Dompu (Suara NTB) – Wakil Ketua DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE, ME mengungkapkan, ada banyak hal yang berhasil dilakukan pasangan Bambang Firdaus, SE – Syirajuddin, SH., dalam memimpin Kabupaten Dompu sejak dilantik 20 Februari 2025 lalu.
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani/buruh tani tembakau dan pekerja miskin ekstrem sebagai bagian dari janji politik untuk program asuransi usaha tani dan nelayan. Program ini langsung diwujudkan di awal kepemimpinannya tahun 2025 lalu. Sejumlah 6 ribu warga Dompu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan ini, diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Program ini berhasil direalisasikan segera karena adanya komunikasi dan koordinasi yang intens oleh BBF DJ dengan pihak terkait, termasuk dengan Pemerintah Provinsi NTB,” ungkap Kurnia Ramadhan, SE., ME., pekan kemarin.
Begitu juga dengan pembagian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, Dompu mengaji melalui pembinaan mental spiritual di sekolah, gerakan Semesta Jumat Bersih, pembagian 63 unit rombong bagi pelaku UMKM dan fasilitas pemberdayaan terhadap 402 UMKM.
Program Gerakan Semesta Jumat Bersih dan penertiban UMKM dinilai bagian dari penataan kota. Pemerintah tidak main gusur dan bongkar, tetapi sudah dilakukan pendekatan lebih awal kepada pemilik usaha.
Penertiban itu juga dilakukan terhadap UMKM yang membangun bangunan semi permanen atau bangunan permanen di atas trotoar atau pinggir jalan, sehingga mengganggu fasilitas umum. “Pemerintah ganti dengan rombong agar bisa dipindahkan setelah selesai jualan, sehingga kota tetap terlihat rapi,” jelasnya.
BBF DJ lanjutnya, juga berhasil memanfaatkan air baku dari Bendungan Mila untuk kebutuhan air baku IPA Selaparang milik PDAM. Dengan pemanfaatan ini, krisis air di beberapa wilayah kota dan persoalan kekeruhan air yang tinggi saat musim hujan mulai tertangani. “Itu semua tidak lepas dari komitmen pemerintah yang melakukan pembenahan manajemen dan terobosan,” ungkap Kurnia Ramadhan.
Kendati demikian, Kurnia Ramadhan mengatakan, pemerintahan BBF DJ yang dilantik 20 Februari 2025, RPJMD-nya baru disahkan pada September 2025. RPJMD jadi rujukan pembangunan selama 5 tahun kepemimpinan yang mencakup janji politik selama kampanye. Kendati demikian, beberapa janji itu sudah mulai ditunaikan di 2025 – 2026.
Dengan keterbatasan fiskal daerah tahun 2026, BBF DJ juga tidak tinggal diam. Pendekatan kepada pemerintah pusat untuk menghadirkan program bagi masyarakat terus dilakukan, sehingga pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat untuk Dompu maju bisa segera diwujudkan. Tentu itu kata Kurnia, harus didukung semua pihak, termasuk masyarakat Kabupaten Dompu. “Ini Adalah bagian dari komitmen pemerintahan BBF DJ. Sebagai partai pengusung, kami akan terus mengawal dan mendukungnya,” ungkap Sekretaris Partai Gerindra Kabupaten Dompu ini. (ula)
