Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota Mataram tengah mengkaji tawaran bantuan dari pemerintah pusat yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, terkait pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) modern berkapasitas 300 ton per hari.
Program ini ditujukan untuk menuntaskan persoalan darurat sampah di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengatakan program tersebut dinilai sangat strategis karena penanganan sampah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.
Kendati demikian, ia masih mengkaji persyaratan yang tidak mudah karena harus menyiapkan lahan yang cukup luas, yakni 1 hektar dan biaya stimulan sebanyak Rp27,5 miliar dinilai cukup signifikan dengan keadaan fiskal daerah yang minim.
“Tapi, kita tetap apresiasi kalau rencana itu terealisasi, kapasitas pengolahan sampah di Mataram diprediksi akan meningkat drastis,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, dengan kapasitas 300 ton per hari, TPST modern itu bahkan berpotensi menampung kiriman sampah dari luar daerah melalui skema subsidi. Saat ini, volume sampah di Kota Mataram mencapai sekitar 250 ton per hari.
Meski menyambut baik tawaran tersebut, Mohan mengakui terdapat kendala teknis yang cukup berat, terutama terkait penyediaan lahan. Pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal seluas satu hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Selain persoalan lahan, kebutuhan dana stimulasi pembiayaan sebesar Rp27,5 miliar per tahun juga menjadi pertimbangan, mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas.
“Masalah lahan satu hektare menjadi kendala utama kami. Kalau untuk stimulasi pembiayaan mungkin masih bisa kami siasati, tetapi lahan ini yang sedang kami kaji kembali,” katanya.
Untuk membahas lebih lanjut tawaran tersebut, Wali Kota dijadwalkan bertolak ke Jakarta pada Selasa (24/2) guna mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Rapat itu dikabarkan akan membahas penawaran pembangunan TPST modern bersama 35 kabupaten/kota terpilih di Indonesia.
Di sisi lain, apabila Pemerintah Kota Mataram tidak mampu menyediakan lahan yang dipersyaratkan, pihaknya akan mengusulkan agar pembangunan TPST dilakukan dalam skala regional agar lebih prospektif dan efisien.
“Jika melihat kabupaten terdekat dari Kota Mataram, rata-rata masih memiliki lahan yang cukup luas. Hal itu memungkinkan untuk membantu penanganan sampah di Kota Mataram,” ujarnya.
Sembari menunggu kepastian proyek dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Mataram tetap fokus memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah yang sudah ada, yakni di TPST Sandubaya dan TPST Kebon Talo Ampenan. Kedua fasilitas tersebut ditargetkan memiliki kapasitas pengolahan hingga 60 ton per hari.
Selain itu, pengoperasian alat pembakar sampah (insinerator) juga akan terus diperkuat sebagai pendukung sistem pengolahan di TPST. (pan)
