Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, memastikan proses sertifikasi lahan untuk pembangunan pelabuhan Teluk Santong di Kecamatan Plampang usai dilakukan peletakan batu pertama di tahun 2023 lalu terus berproses.
“Saat ini kita sedang fokus untuk menyelesaikan sertifikasi lahan bersama BPN dan di tahun 2026 kita akan fokuskan untuk proses penataan batas untuk memudahkan investasi masuk disana, ” kata Asisten II Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, kepada Suara NTB, kemarin.
Diakuinya, memang di tahun 2023 lalu sudah dilakukan peletakan batu pertama dengan tujuan agar pelabuhan tersebut masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu juga dilakukan agar pelabuhan tersebut masuk dalam rencana induk pelabuhan nasional.
“Meskipun nanti pelabuhan tersebut hanya sebagai pelabuhan pengumpul tetapi kami tidak masalah karena harus sesuai dengan tingkatan nya, ” ujarnya.
Suharmaji pun meyakinkan, untuk persoalan lahan di lokasi pembangunan pelabuhan tersebut sudah tidak ada masalah lagi. Karena pemerintah sudah melakukan tukar guling di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas aset tanah seluas 300 hektare.
“Surat menteri LHK sudah terbit tahun 2023 dan sudah disetujui untuk proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH),sehingga tidak ada lagi persoalan lahan terkait rencana pembangunan pelabuhan tersebut, ” ucapnya.
Dia melanjutkan, tugas pemerintah saat ini yakni mempercepat proses sertifikasi terhadap lahan tersebut sebagai dokumen sah untik dilakukan pembangunan. Kalaupun ada masyarakat yang menggarap lahan tersebut saat ini, tetapi pemerintah meyakini tidak akan menimbulkan kendala.
“Memang ada masyarakat yang saat ini menggarap lahan tersebut, tetapi tanah yang digarap tersebut bukan hak milik, karena tidak mungkin kawasan bisa disertifikatkan,” tukasnya. (ils)
