Mataram (suarantb.com) – Balai Bahasa Provinsi NTB menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Aula Cilinaya Balai Bahasa NTB, Senin, 23 Februari 2026. Kegiatan ini sebagai ruang bagi Balai Bahasa NTB untuk menerima saran dari penerima layanan agar layanan terus diperbaiki.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Bahasa NTB, Zamzam Hariro menyampaikan, melalui Forum Konsultasi Publik ini, ia berharap penerima layanan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki kualitas layanan.
“Kami tidak ingin bekerja secara subjektif, kami ingin bekerja dari pandangan kaca mata kedua (pengguna layanan), sehingga apa yang kami lakukan lebih bermanfaat dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” harap Zamzam.
Forum Konsultasi Publik diikuti perwakilan sejumlah lembaga mitra dan penerima layanan Balai Bahasa NTB, baik dari unsur sekolah, dinas terkait, kepolisian, dan media massa. Kegiatan juga diisi oleh narasumber dari Balai Bahasa NTB yang membawakan materi tentang sosialisasi layanan Tahun 2026. Dari Komisi Informasi NTB menyampaikan materi tentang strategi mempertahankan pelaksanaan keterbukaan informasi dan layanan publik. Ombudsman RI Perwakilan NTB menyampaikan tentang penguatan pelaksanaan layanan informasi publik,
“Kami tidak bisa bergerak kalau tidak ada masukan dari penerima layanan dan media. Setiap tahun kami lakukan Forum Konsultasi Publik dan terus berbenah,” ungkap Zamzam Hariro.
Pembenahan Layanan Balai Bahasa NTB
Salah satu contoh pembenahan, pada tahun lalu ada masukan mengenai waktu pelayanan yang dianggap cukup lama oleh penerima layanan. Maka, tahun ini tidak ada pelayanan yang lebih dari satu hari. “Semua kami perbaiki. Kami menerima masukan, ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kami lebih baik kepada masyarakat,” jelas Zamzam.
Para peserta Forum Konsultasi Publik juga langsung melakukan reviu standar layanan Balai Bahasa NTB tahun 2026 ini. Jenis layanan tahun 2026 yaitu UKBI Adaptif, Ahli Bahasa, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Penyuluhan/penyuntingan/narasumber kebahasaan, dan kesastraan. Selain itu, juri lomba kebahasaan dan kesastraan, penerjemahaan, perpustakaan, praktik kerja lapangan/magang, dan literasi.
Selain mereviu standar layanan Balai Bahasa NTB, peserta forum konsultasi publik juga mereviu maklumat pelayanan publik 2026, maklumat pelayanan informasi publik 2026, data informasi publik, dan data informasi publik yang dikecualikan 2026. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan peserta dan Balai Bahasa NTB. (ron)
