Tanjung (suarantb.com) – Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara bersiap untuk dibangun. Tahap konstruksi akan memasuki tahap awal dalam waktu dekat usai Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU) telah merampungkan seluruh syarat administrasi khususnya lahan lokasi pembangunan.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, Fathurrahman, S.Sos., mengungkapkan pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Mengingat program ini bernilai strategis bagi keberlangsungan masyarakat, maka konstruksi akan dimulai dengan seremoni peletakan batu pertama oleh Bupati dan Pemerintah Provinsi.
“Seluruh tahap persiapan sudah tuntas. Tim teknis juga sudah turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi lapangan sebelum pekerjaan fisik dimulai. InsyaAllah dalam waktu dekat akan mulai peletakan batu pertama pembangunan,” ungkap Fathurrahman, Senin (23/2).
Kadis Sosial menegaskan, kehadiran Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena bentuk programnya yang spesifik. Sekolah Rakyat ini merupakan program pendidikan yang lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Program ini, kata dia, memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan fokus pada pembangunan serta peningkatan akses pendidikan dasar yang berkualitas di seluruh Indonesia. Sekolah Rakyat bertujuan mengurangi angka putus sekolah dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan.
Sekolah Rakyat akan dibangun di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan. Sekolah ini berdiri pada areal milik Pemda dan ditargetkan sudah bisa beroperasi pada tahun ini.
Fathurrahman mengatakan, kehadiran Sekolah Rakyat difokuskan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya warga miskin yang masuk kategori desil I dan desil II. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan di daerah
“Tidak ada kendala, administrasi dari kita tidak ada masalah. Kemarin sempat diminta dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, dan telah diselesaikan melalui anggaran Dinas Perhubungan. Untuk Amdalnya, sudah dijanjikan akan dialokasikan melalui anggaran perubahan,” jelasnya.
Proyek Sekolah Rakyat akan dikerjakan oleh pihak ketiga dengan kualifikasi nasional. Sehingga proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu relatif singkat yakni enam bulan.
Sementara pada persiapan seleksi siswa didik pada Sekolah Rakyat, Pemda masih harus menunggu arahan dari Kemensos sehubungan dengan data siswa pada KK yang masuk miskin ekstrim. “Untuk siswanya akan dilakukan seleksi, tapi harus koordinasi dulu dengan Kementerian Sosial melalui Sentra Paramita di Mataram,” imbuhnya. (ari)
