TEMUAN menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga tidak layak konsumsi di salah satu sekolah dasar di Kota Mataram menuai sorotan dari DPRD Kota Mataram setempat. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menyayangkan adanya dugaan kelalaian dalam penyediaan makanan bagi peserta didik.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan bahwa program MBG sejatinya dibentuk untuk memastikan kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal. Karena itu, menurutnya, penyedia dapur MBG harus benar-benar memperhatikan standar kualitas makanan yang disajikan.
“Astagfirullahalazim, seharusnya dapur MBG dalam menyediakan makanan untuk anak-anak kita benar-benar memperhatikan kebutuhan gizi anak, sebagaimana yang menjadi dasar dibuatnya program ini,” ujar Nyayu kepada Suara NTB, Selasa (25/2/2026).
Ia menekankan bahwa anak-anak harus diperlakukan layaknya anak kandung sendiri dalam setiap kebijakan yang menyangkut kesejahteraan mereka, termasuk dalam hal pemenuhan asupan gizi di sekolah.
“Perhatikan dan perlakukan anak-anak kita seperti mereka itu anak kandung kita. Kalau anak kita yang diberi makanan seperti ini, bagaimana? Sejatinya semua anak adalah anak kita,” tegasnya.
Menurut Nyayu, sebagai orang tua dan juga sebagai pemangku kebijakan, sudah menjadi kewajiban bersama untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan dengan kandungan gizi terbaik. Ia mengingatkan agar program MBG tidak disalahartikan atau dijalankan sekadar sebagai proyek semata tanpa memperhatikan kualitas.
“Ini jangan sampai dijadikan proyek. Tujuan utamanya adalah memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang layak dan sehat,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti momentum bulan Ramadan yang tengah berlangsung. Ia meminta agar menu yang disediakan disesuaikan dengan kondisi anak-anak yang menjalankan ibadah puasa. Menurutnya, makanan yang diberikan sebaiknya bermuatan lokal, bergizi seimbang, dan relevan dengan waktu konsumsi saat berbuka puasa.
“Ini bulan puasa. Berikan anak-anak kita makanan bermuatan lokal yang memang dibutuhkan pada jam makannya, karena pasti dikonsumsi saat berbuka puasa,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kota Mataram, lanjut Nyayu, akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah guna memastikan kejadian serupa tidak terulang. Ia juga meminta pihak terkait untuk segera melakukan pengecekan terhadap standar operasional dapur penyedia makanan. (fit)
