Di tengah arus besar program nasional yang menyasar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat agenda prioritas yang menandai arah baru pembangunan daerah, yaitu penguatan gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penggerakan ekonomi desa lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta penguatan jaring pengaman melalui program perlindungan sosial.
KETIGANYA dirancang bukan sebagai intervensi sektoral yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu arsitektur pembangunan yang terintegrasi: membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini, memperkokoh fondasi ekonomi rakyat dari desa, dan memastikan kelompok rentan tetap terlindungi dalam setiap fase pertumbuhan.
Dalam satu tahun kepemimpinan H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), tiga program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi menjelma menjadi kerja nyata di lapangan.
Implementasinya menandai fase konsolidasi pembangunan daerah menghubungkan meja makan anak-anak dengan rantaii pasok desa, mengaitkan koperasi dengan sistem pembiayaan, serta menautkan bantuan sosial dengan stabilitas ekonomi keluarga.
Inilah fondasi transformasi sosial ekonomi NTB: sebuah pendekatan pembangunan yang menyentuh hulu hingga hilir kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengantarkan daerah menuju NTB yang lebih sehat, mandiri, dan berdaya saing.
MBG: Fondasi SDM dari Meja Makan
Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan akselerasi signifikan di NTB. Hingga awal 2026, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 1,94 juta jiwa, melampaui target provinsi.
Sasaran mencakup seluruh jenjang pendidikan, PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA serta pondok pesantren dan PKBM, dengan total peserta didik dan santri: ±1.476.089 jiwa
Kelompok prioritas 3B turut menjadi fokus utama, meliputi 205.836 balita, 32.902 ibu hamil, dan 76.596 ibu menyusui. MBG juga menjangkau 117.346 guru, 16.554 tenaga kependidikan, dan 8.194 kader posyandu/kesehatan, memperkuat pendekatan gizi berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas.
Pelaksanaan MBG didukung oleh sekitar 670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif, mayoritas dikelola mitra masyarakat dan UMKM, serta melibatkan 31.509 tenaga kerja lokal. Dari sisi rantai pasok, terdapat 2.719 supplier, terdiri dari koperasi, BUMDes, UMKM, dan Koperasi Desa Merah Putih.
MBG tidak hanya memperbaiki status gizi anak-anak NTB, tetapi juga menjadi program padat karya yang menggerakkan ekonomi lokal.
Pemprov NTB tengah menyiapkan Peraturan Gubernur agar SPPG wajib menyerap bahan pangan dari UMKM, masyarakat sebagai bagian dari sistem pangan daerah.
KDKMP: Simpul Ekosistem Pembangunan Desa
Dalam waktu satu tahun, sebanyak 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berdiri di seluruh NTB dan seluruhnya telah berbadan hukum. Legalitas ini membuka akses koperasi terhadap perbankan, kemitraan usaha, serta sistem ekonomi formal.
Sebanyak 489 koperasi telah masuk portal PT Agrinas untuk pembangunan gerai, dengan 318 gerai dalam tahap pembangunan dan 171 dalam persiapan.
Sebagai akselerator, ditetapkan 50 koperasi percontohan di seluruh kabupaten/kota. Penguatan kapasitas dilakukan melalui diklat pengurus koperasi, bantuan pembinaan dari Bank Mandiri dan Bank NTB Syariah, serta fasilitasi akses pembiayaan berbasis transaksi riil agar dana benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif. Lima KDKMP telah melaksanakan RAT, menandai mulai berjalannya aktivitas bisnis koperasi.
Secara strategis, KDKMP diposisikan sebagai simpul integrasi berbagai program nasional yaitu MBG, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga Sekolah Rakyat. Koperasi berfungsi sebagai simpul produksi, distribusi, pembiayaan, dan partisipasi ekonomi rumah tangga rentan.
Pendekatan ini menandai pergeseran dari bantuan jangka pendek menuju pembangunan kapasitas ekonomi desa yang berkelanjutan.
Sekolah Rakyat: Memutus Mata Rantai Kemiskinan dari Ruang Kelas
Di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi NTB mulai memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia melalui pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sejak 2025 di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa.
Program ini dirancang sebagai intervensi terarah bagi anak-anak dari keluarga rentan, dengan pendekatan pendidikan terpadu yang mengombinasikan akses belajar, penguatan karakter, serta dukungan pemenuhan kebutuhan dasar. Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak diwariskan antargenerasi, sekaligus membuka ruang mobilitas sosial melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Arah pengembangannya terus diperluas. Pemprov NTB tengah menyiapkan Sekolah Rakyat di Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara, serta Desa Pandai, Kabupaten Bima, dengan target masing-masing hingga 1.000 siswa.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Garuda di Lombok Timur dan Sumbawa sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan menengah. Kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda melengkapi MBG dan KDKMP dalam satu rangkaian kebijakan pembangunan manusia, menghubungkan pemenuhan gizi, akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi desa sebagai strategi jangka panjang membangun generasi NTB yang sehat, cerdas, dan siap bersaing.
Perlindungan Sosial: Lebih dari Rp2,7 Triliun Mengalir ke NTB
Penguatan fondasi sosial menjadi pilar ketiga. Sepanjang 2025, tiga program utama, yaitu PKH, Bantuan Sembako, dan BLTS Kesra telah mengalirkan dana lebih dari Rp2,7 triliun ke seluruh kabupaten/kota di NTB.
Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau 281.646 KPM dengan nilai Rp814,23 miliar, terbesar di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Bantuan Sosial Pangan/Sembako terealisasi sebesar Rp1,273 triliun kepada 454.660 KPM, dengan tingkat serapan sekitar 90 persen.
Sementara itu BLTS Kesra periode Oktober–Desember 2025 menjangkau 712.560 KPM dengan nilai Rp641,30 miliar, sebagai respons cepat menjaga daya beli masyarakat.
Distribusi bantuan ini memperlihatkan keberpihakan negara kepada keluarga miskin dan rentan, sekaligus menjaga stabilitas sosial ekonomi di tengah dinamika nasional.
Satu tahun tentu belum cukup untuk menuntaskan seluruh agenda pembangunan. Namun fondasi telah diletakkan dengan arah yang jelas. MBG membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. KDKMP memperkuat ekonomi desa melalui sistem usaha kolektif. Program perlindungan sosial menjaga daya beli sekaligus menekan risiko kemiskinan.
Dalam satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, NTB tidak sekedar menjadi penerima program nasional, tetapi menjadi bagian aktif dari agenda besar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran membangun Indonesia dari desa dan daerah.
Program-program prioritas itu kini benar-benar membumi di NTB menguatkan gizi, menggerakkan ekonomi rakyat, dan memperkokoh keadilan sosial hingga ke pelosok. (r)
