KOMISI III DPRD NTB yang membidangi urusan keuangan, perbankan dan BUMD memberikan perhatian serius terhadap proses seleksi jajaran direksi salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi NTB, yakni PT Gerbang NTB Emas (GNE). Diharapkan proses seleksi berlangsung dengan profesional dan berintegritas.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah menegaskan seleksi harus mengedepankan prinsip meritokrasi dan menekankan integritas, bukan sekadar menjadi pintu masuk bagi kepentingan tertentu, termasuk jika menjadikannya jalan untuk menggelar karpet merah bagi tim sukses saat Pilkada.
“Seleksi ini harus memilih orang yang berkompeten, meritokrasi betul, integritas yang pertama. Kemampuannya, jangan nanti hasil pansel masuk hanya soal titipan saja. Itu yang nggak boleh, supaya perusahaan daerah ini berjalan dengan baik dan bisa menguntungkan pemerintah,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin, (23/2/2026).
Aminurlah juga menyoroti kesan tertutup dalam proses seleksi, terutama karena waktu pendaftaran yang relatif singkat dan bertepatan dengan hari libur. Yakni hanya berlangsung dua hari, pada tanggal 8-10 Februari 2026. “Itu yang kita jaga, kita awasi. Kebijakan kepala daerah ini perlu kita awasi. Itu yang kita awasi sebagai wakil rakyat,” jelasnya.
Menurutnya, pansel tidak wajib melaporkan seluruh proses kepada DPRD. Namun, jika ditemukan informasi adanya kekeliruan atau hal yang dinilai tidak sesuai, dewan akan turun tangan. “Nggak perlu lapor ke dewan, kalau memang ada informasi ada kekeliruan atau berita tidak bagus ya dewan pasti turun tangan, panggil pihak terkait,” katanya.
Lebih jauh, ketika nantinya ditetapkan jajaran direksi terpilih, Aminurlah menekankan PT GNE membutuhkan pembenahan menyeluruh, mulai dari manajemen hingga sistem operasional. Orang yang terpilih harus paham betul terkait bidang usaha yang dijalankan oleh PT GNE sekarang, yakni konstruksi bangunan.
Selain manajemen, aspek keuangan juga dinilai perlu direstrukturisasi. Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem, prosedur pembiayaan, dan operasional perusahaan agar berjalan sehat dan transparan. “Yang kedua keuangannya seperti apa, itu yang perlu direstrukturisasi. Sistemnya, prosedurnya, operasionalnya, dari lima item itu yang harus diperbaiki,” lanjutnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu kembali menegaskan agar penempatan direksi benar-benar sesuai kompetensi dan latar belakang keilmuan. “Apakah dia sesuai dengan kemampuan atau profesionalitas. Apakah semua sudah sesuai aturan atau tidak. Jangan sampai sarjana pendidikan, sarjana sosial menjadi direktur teknis,” tukasnya.
Aminurlah berharap Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dalam menentukan tiga nama jajaran direksi nantinya benar-benar mengedepankan profesionalitas dan meritokrasi. “Mudah-mudahan seleksi ini benar-benar menerapkan meritokrasi. Jadi saya meminta kepada Pak Gub jangan menitipkan orang-orang yang tidak profesional,” pungkasnya. (ndi)
