Mataram (suarantb.com) – Wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB mendorong agar Pemprov NTB melibatkan semua stakeholder terkait untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Tanpa kolaborasi dan sinergitas penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program desa berdaya yang tengah digembar-gemborkan pemerintah dinilai hanya akan menjadi macan kertas.
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD NTB dari fraksi PAN, Muhammad Aminurlah. Menurutnya program itu sulit berjalan tanpa kolaborasi dan sinergi antar pemangku kebijakan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Politisi PAN ini pun mendorong kolaborasi dan sinergitas antar pimpinan daerah, sehingga program desa berdaya yang dihajatkan untuk menekan angka kemiskinan ekstrim bisa terwujud dan menjadi program berkelanjutan.
“Intervensi pemerintah provinsi terhadap desa, tetapi tanpa sinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota susah juga intervensinya,”ujar politisi yang akrab disapa Maman ini seusai melakukan Rapat bersama Bappeda Provinsi NTB pada Selasa (24/2).
Maman juga menilai program desa berdaya merupakan program yang bagus, yang dicanangakan oleh Pemerintah Provinsi NTB, dan merupakan solusi tepat untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.
Tetapi menurutnya perlu pendalaman lebih lanjut oleh orang-orang yang dipercayakan melakukan observasi dilapangan seperti petugas pendamping desa.
“Bagus pemberdayaan desa ini untuk masalah kemiskinan ekstrem. Tapi perlu dilakukan pendalaman oleh pendamping desa,”terangnya.
Maman juga menegaskan DPRD NTB dengan fungsi pengawasan akan selelu mengontrol setiap program yang digelontorkan oleh eksekutif seperti program desa berdaya.
“Dewan akan tetap mengawasi anggaran tersebut sejauh mana pemerintah provinsi dan harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan peninjauan secara menyeluruh sejauh mana realisasi program tersebut bisa berjalan, karena untuk diketahui program desa tematik nantinya akan menganggarkan Rp.300 juta untuk satu desa dan itu juga nantinya akan dibutuhkan oleh desa lainnya.
“Tanpa hal itu tidak bisa pemerintah provinsi dengan 300 juta. Apakah mampu hanya sekali. Yang kedua kali berbentuk barang atau bagaimana. Sementara Desa lain juga membutuhkan. Dan Kita dari DPRD ini perlu mengawasi, sejauh mana realisasinya,” pungkasnya. (ndi)
