Mataram (suarantb.com) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram menanggapi dugaan ditemukannya paket Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kondisi basi dan busuk di sejumlah sekolah. Paket tersebut diketahui disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menyikapi persoalan tersebut, Dikes Kota Mataram berencana bertemu dengan Ombudsman NTB pada pekan depan guna menyamakan persepsi dan memperkuat pengawasan. Jika terbukti terjadi pelanggaran berulang dalam penyediaan makanan tidak layak konsumsi, Dinkes siap merekomendasikan penutupan sementara dapur penyedia MBG.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan, menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengintervensi program MBG karena program tersebut berada di bawah institusi tersendiri, yakni Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami sifatnya, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mengawal dan menyukseskan program ini,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Dalam pelaksanaannya, Dinkes berperan memfasilitasi dan memberikan pendampingan, mulai dari pemberian masukan teknis, pelatihan, hingga penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi kepala dapur SPPG. Selain itu, pemerintah daerah juga bertugas melakukan pengawalan apabila ditemukan kasus seperti dugaan keracunan atau makanan tidak layak konsumsi.
Terkait temuan paket MBG yang diduga basi dan busuk seperti buah apel, kurma berulat, hingga puding yang tidak layak konsumsi, Emirald menjelaskan persoalan tersebut lebih banyak terjadi pada makanan siap saji atau bahan kering, bukan pada makanan hasil proses pengolahan utama.
“Selama ini untuk makanan kategori hasil proses pengolahan tidak terjadi masalah. Justru yang ditemukan bermasalah adalah makanan siap saji atau kering seperti buah,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, laporan yang diterima pihaknya tidak hanya tiga kasus yang sempat viral di media sosial. Beberapa laporan lain juga telah masuk dan dikoordinasikan secara internal.
Menurutnya, penurunan kualitas buah umumnya terjadi pada tahap pembelian dan penyortiran. Hal tersebut menjadi perhatian serius dalam pengawasan ke depan. Sementara untuk puding yang ditemukan basi, kemungkinan terdapat bahan tertentu yang kualitasnya tidak terjaga sehingga memengaruhi hasil akhir produk.
“Itu perlu menjadi atensi dari pihak SPPG, terutama dalam pemilihan bahan, proses pengolahan, dan penyimpanan,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Dinkes Kota Mataram dijadwalkan bertemu dengan Ombudsman NTB, satgas terkait, serta melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) pada Senin (2/3/2026) guna membahas mekanisme pengawasan yang lebih optimal.
Di sisi lain, Dinkes menyatakan sikapnya sejalan dengan Dinas Pendidikan. Apabila terbukti terdapat pelanggaran berulang yang membahayakan peserta didik, pihaknya siap berkoordinasi dengan BGN untuk merekomendasikan penutupan sementara dapur penyedia MBG hingga kualitas dan standar keamanan pangan benar-benar terpenuhi.
“Kalau memang terbukti dan berulang, kami siap membahas dengan BGN. Bahkan siap memberikan rekomendasi ditutup sementara sampai kualitasnya benar-benar terjamin,” pungkasnya. (pan)
