BUNDA PAUD Provinsi NTB, Sinta Agathia M. Iqbal, menekankan pentingnya kolaborasi lintas jenjang dan lintas sektor dalam penyusunan program kerja tahun 2026. Hal itu disampaikannya dalam Workshop Penyusunan Program Kerja Pokja Bunda PAUD, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, pada 2025 kolaborasi antar kabupaten/kota belum sepenuhnya terkoneksi untuk mencapai hasil besar yang sama. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memiliki satu arah dan tujuan bersama hingga ke tingkat desa.
“Kita harus sepakat bahwa masa depan negara ini ada di tangan anak-anak kita yang saat ini berada pada usia dini. Apapun program yang dijalankan kabupaten/kota, harus satu arah dan satu tujuan,” tegasnya.
Istri Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal ini juga menyoroti masih adanya persepsi keliru di masyarakat yang menganggap PAUD hanya sebagai tempat penitipan anak. Akibatnya, tidak terjadi kesinambungan antara pembelajaran di sekolah dan pengasuhan di rumah. Bahkan, koordinasi antara PAUD dan posyandu dinilai masih berjalan sendiri-sendiri.
Untuk itu, ia mendorong penguatan sistem kolaborasi dalam mendukung percepatan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga kesehatan, gizi, perlindungan, dan pengasuhan anak dengan melibatkan dinas pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, hingga pemerintah desa.
Ia menegaskan bahwa anak tidak dapat belajar optimal apabila kondisi fisik dan psikologisnya tidak sehat. Karena itu, program kerja harus dirancang untuk membentuk anak-anak yang sehat dan bahagia.
Salah satu contoh program sederhana namun berdampak adalah CLBK (Cinta Literasi Berbasis Keluarga), yang mendorong keluarga membaca buku selama 15 menit setiap hari. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi.
Sementara itu, Kepala BPMP Provinsi NTB, Katman, menyampaikan workshop difokuskan pada perumusan solusi atas berbagai isu dari kabupaten/kota serta penyusunan langkah strategis bersama untuk 2026.
“PAUD Holistik Integratif tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi dan sinergi antara tim Pokja provinsi dan kabupaten/kota. Pendekatan pembelajaran juga harus relevan dengan kebutuhan anak,” katanya. (r)
