RENCANA pembangunan kolam retensi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt., mempertanyakan efektivitas proyek tersebut dalam mengatasi persoalan genangan air di sejumlah titik, khususnya di kawasan Jalan Lingkar Selatan dan sepanjang Jalan dr. Soejono.
“Kami di Komisi III juga belum tahu persis bagaimana perencanaannya. Kalau disebut kolam retensi, biasanya di situ sudah ada air. Nah, kalau sudah ada air, bagaimana mekanisme menampung debit tambahan saat hujan deras?” ujarnya Wiska kepada Suara NTB, Jumat (27/2/2026).
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, secara teknis terdapat perbedaan mendasar antara kolam retensi dan kolam detensi. Kolam retensi umumnya berisi air secara permanen dan kerap dimanfaatkan pula sebagai elemen estetika atau rekreasi. Sementara kolam detensi cenderung dalam kondisi kering dan difungsikan khusus untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi, yang kemudian dialirkan kembali setelah debit menurun.
“Kalau tujuannya untuk mengurangi genangan saat hujan lebat, seharusnya yang lebih tepat itu kolam detensi, yakni kolam kering. Jadi saat debit tinggi, air dimasukkan ke sana, lalu setelah surut dipompa atau dialirkan kembali,” jelasnya.
Seperti diketahui, kolam tersebut direncanakan memiliki kedalaman sekitar dua meter dengan kapasitas tampung mencapai 40 ribu meter kubik. Lokasinya disebut berada di sekitar kawasan perkantoran wali kota.
Namun demikian, Wiska mengaku belum menerima paparan resmi dari Dinas PUPR mengenai desain teknis, sistem kerja, maupun integrasinya dengan jaringan drainase kota.
“Secara prinsip bisa saja diintegrasikan dengan sistem drainase. Tapi kami ingin tahu konsep retensi yang dimaksud ini seperti apa. Cara kerjanya bagaimana, terutama ketika debit air tinggi,” ujar Wiska.
Ia menekankan pentingnya kajian hidrologi yang komprehensif sebelum proyek dijalankan. Kajian tersebut dinilai krusial untuk memastikan kolam yang dibangun benar-benar efektif mengurangi genangan di kawasan rawan banjir, bukan sekadar menjadi kolam air permanen.
“Kalau memang tujuannya untuk kolam rekreasi atau kolam ikan, tentu berbeda. Tapi kalau untuk mengatasi genangan di Jalan Lingkar Selatan dan sepanjang Jalan dr. Soejono, maka harus jelas efektivitasnya,” tegasnya.
Komisi III, lanjut Wiska, berencana berkoordinasi dengan pimpinan DPRD guna mengundang pihak Dinas PUPR untuk memberikan penjelasan resmi. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman publik terkait fungsi dan manfaat pembangunan kolam tersebut.
“Sampai sekarang kami baru mengetahui dari pemberitaan. Karena itu, perlu ada penjelasan langsung dari dinas terkait agar konsepnya terang dan masyarakat juga paham,” tandas anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini. (fit)
