Tanjung (suarantb.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menutup sementara tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Utara. Ketiga SPPG itu yaitu, SPPG Desa Malaka atas kasus dugaan keracunan siswa SDN 1 dan SDN 4 Malaka, SPPG Loloan akibat 607 porsi Nasi Goreng diduga tak layak konsumsi, serta SPPG Desa Rempek buntut beredarnya paket MBG yang diduga mengandung buah salak busuk.
Ketua Satgas MBG Lombok Utara, H. Rusdi, Minggu (1/3/2026) mengonfirmasi kepastian tiga SPPG tersebut ditutup. SPPG ketiga yang ditutup sementara adalah SPPG Rempek selaku penyuplai makanan untuk 27 sekolah termasuk di wilayah Desa Samik Bangkol.
“Kita sudah mendapat konfirmasi dari Korwil BGN Lombok Utara, bahwa SPPG (kecamatan) Gangga di Desa Rempek, di-off-kan sementara,” ujar Rusdi, melalui pesan WhatsApp.
Ia menyatakan, penutupan sementara SPPG murni dilakukan BGN sekaligus merupakan respons atau sanksi kepada pengelola SPPG karena dinilai lalai dalam menerapkan SOP MBG.
Namun demikian, menurut Rusdi, penutupan SPPG tidak hanya berdampak bagi pemegang izin SPPG, tetapi juga penerima manfaat. Kerugian SPPG hanya terletak pada tidak beroperasinya SPPG. Namun, dampak lebih besar dirasakan oleh penerima manfaat yaitu masyarakat.
“Begitu disetop, yang rugi adalah penerima manfaat. Program ini bertujuan mengatasi stunting. Kalau berhenti dua minggu misalnya, tentu akan berpengaruh terhadap capaian stunting. Ini yang harus kita carikan jalan keluarnya,” ungkap Rusdi.
Sementara, Ketua Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Lombok Utara, Adi Pratama, mengakui tiga SPPG telah ditutup sementara. Disebutkan, jumlah SPPG aktif di wilayah Lombok Utara sejumlah 29 dapur. Jumlah ini masih akan bertambah karena terdapat lima titik SPPG akan beroperasi dengan tahap akhir menunggu pencairan anggaran. Sementara 15 titik lainnya sudah mengantongi persetujuan dan masuk tahap persiapan pembangunan.
“Kalau sudah masuk tahap persiapan, artinya sudah disetujui untuk dibangun. Di luar itu tidak diperkenankan ada aktivitas pembangunan,” ujarnya.
Adi menyatakan, Korwil BGN Lombok Utara memberi atensi pengawasan terhadap kualitas layanan MBG menyusul adanya kejadian yang beredar di masyarakat. SPPG Desa Malaka, ditutup menyusul dugaan kasus keracunan. Sedangkan di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, operasional dihentikan sementara akibat keluhan makanan yang tidak layak konsumsi.
Langkah ini, menurut pihak korwil, merupakan bagian dari mekanisme kontrol mutu agar program tetap berjalan sesuai standar keamanan pangan. (ari)
