Praya (suarantb.com) – Musibah banjir yang menerjang kawasan Kuta Mandalika awal pekan kemarin seakan menjadi pertanda bahwa kawasan wisata unggulan tersebut sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Namun musibah banjir tersebut sebenarnya sudah lama diprediksi. Sejumlah organisasi pemerhati lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB hingga Portir Internasional Indonesia menyebutkan, bencana banjir di kawasan Kuta Mandalika hanya soal menunggu waktu saja.
Masifnya aktivitas pembangunan berbagai fasilitas pariwisata yang tidak mengindahkan aspek lingkungan di kawasan tersebut jadi dasar pemikirannya. Benar saja, setiap tahun kawasan Kuta Mandalika tidak pernah absen diterjang banjir. Setidaknya dalam tiga tahun terakhir, ketika puncak musim penghujan berlangsung.
Ironisnya, banyak aktivitas pembangunan oleh yang menamakan diri investor justru tidak mengantongi izin teknis dari pemerintah daerah selaku regulator. Terbukti dengan temuan seratusan bangunan yang dibangun tidak mengantongisi izin di kawasan tersebut. Meski belakangan banyak yang kemudian mengurus izin bangunannya.
Namun hal itu bisa jadi pertanda, lemahnya kesadaran para investor untuk mengurus izin membangun. Di saat bersamaan pengawasan dan kontrol dari pemerintah daerah terkesan masih lemah.
Tidak sampai di situ saja, pesatnya laju pembangunan di kawasan Kuta Mandalika membuat kebutuhan akan lahan meningkat. Dampaknya, area-area yang dulunya merupakan area tampungan air justru ditimbun untuk kepentingan pembangunan. Akibatnya, area resapan dan tampungan air kini semakin menyempit.
“Dulu di Kuta itu banyak menange (muara) yang berfungsi menampung air hujan. Sehingga air tidak meluap ke perkampungan. Tapi kondisi hari ini menange-menange tersebut banyak yang sudah ditimbun,” ungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng Lalu M. Akhyar, S.Sos., kepada Suara NTB, di Praya, akhir pekan kemarin.
Belum lagi ketika bicara sungai dan saluran drainase yang ada, kondisinya tidak kalah memprihatinkan dampak dari laju pembangunan yang ada. Temuan lapangan oleh Staf Ahli Bupati Loteng Lalu Sungkul saat turun ke beberapa lokasi banjir di Desa Kuta menunjukkan banyak bangunan yang dibangun tanpa dukungan saluran drainase yang layak. Bahkan di beberapa lokasi sejumlah saluran drainase justru ditimbun dengan dalih pembangunan.
Kondisi kian diperparah dengan aktivitas pembangunan di area perbukitan di sekitar kawasan Kuta Mandalika yang tidak kalah masif. Pengerukan lereng bukit terjadi di depan mata, baik untuk kepentingan pembangunan di wilayah hilir atau untuk pembangunan di area perbukitan itu sendiri.
Ironisnya, pemerintah daerah justru tidak bisa berbuat banyak untuk sekadar menghentikan sementara pengerukan lereng bukit tersebut. Ketidaaan kewenangan jadi alibinya. “Jadi bicara banjir Kuta tidak sederhana. Masalahnya komplek,” ujar Akhyar.
Maka untuk menyelesaikannya diperlukan langkah-langkah yang komprehensif. Tidak cukup hanya menyelesaikan persoalannya di hilir saja. Tetapi persoalan di hulunya juga harus dijawab. Sehingga memang harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada.
Pihaknya pun mendorong para pemangku kebijakan dan pemegang kewenangan di daerah ini agar segera mengambil sikap. Pemerintah daerah segera evaluasi semua izin membangun yang ada. Jika ada yang menyalahi pemanfaatan dan tata ruang yang ada, hentikan pembangunannya.
Begitu juga pemerintah provinsi, lakukan tindakan sesuai kewenangan yang dimiliki. Aktivitas pembangunan di area perbukitan kalau menyalahi aturan segera dihentikan. Aktivitas di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukannya juga segera ditertibkan.
“Pemerintah daerah dan provinsi serta instansi terkait lainnya dalam hal ini harus tegas. Tegakkan aturan yang ada. Kalau ada yang menyalahi aturan, tindak sesuai aturan yang ada,” imbuh mantan Ketua Komisi II DPRD Loteng ini.
Itu semua untuk menyelamatkan kawasan wisata premium tersebut dari potensi kerusakan yang jauh lebih parah. Jika tidak, bisa jadi kedepan kawasan Kuta Mandalika hanya tinggal cerita. “Selama ini kita bicara potensi besar yang dimiliki oleh kawasan Kuta Mandalika. Tapi justru potensi tersebut tidak kita jaga dan pelihara. Maka lambat laun potensi itu bakal hilang,” ujar politisi Partai Golkar ini. (kir)
