SEKRETARIS Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program penyediaan makanan bergizi bagi siswa setelah muncul laporan adanya makanan yang diduga tidak layak konsumsi diberikan kepada anak-anak sekolah.
Menurut Nyayu, tujuan awal program yang dibiayai dari anggaran negara tersebut sangat baik, yakni untuk meningkatkan gizi anak-anak. Namun, ia mempertanyakan implementasi di lapangan yang dinilai tidak sesuai dengan semangat awal kebijakan.
“Uang ini peruntukannya untuk meningkatkan gizi anak-anak kita. Tapi bagaimana peningkatan gizi bisa terlaksana kalau makanan yang diberikan asal-asalan, bahkan ada yang tidak layak konsumsi,” ujarnya.
Nyayu juga menyoroti informasi bahwa dalam pelaksanaan program tersebut terdapat tenaga ahli gizi yang bertanggung jawab terhadap kualitas makanan. Ia mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan dan kontrol mutu dijalankan.
“Katanya ada ahli gizinya. Kalau memang ada, seperti apa pengawasannya? Mengapa masih bisa terjadi makanan yang tidak layak diberikan kepada anak-anak?” katanya.
Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas utama. Apabila terjadi sesuatu akibat konsumsi makanan tersebut, menurutnya, dampaknya akan sangat serius bagi anak maupun pihak sekolah.
Sekretaris Komisi IV ini juga menyinggung adanya perjanjian antara SPPG dan pihak sekolah. “Kasihan pihak sekolah kalau ditekan dengan perjanjian. Kalau terjadi apa-apa dengan anak-anak kita, siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.
Ia menilai permintaan maaf dari penyelenggara tidak cukup apabila kesalahan serupa terulang. Menurutnya, harus ada sanksi tegas.
Nyayu juga menyoroti pelaksanaan program selama bulan Ramadan. Ia mempertanyakan jenis makanan yang diberikan di siang hari, terutama makanan basah yang dinilai kurang tepat karena siswa sedang berpuasa.
Menurutnya, menu seharusnya disesuaikan dengan kondisi tersebut, misalnya berupa makanan kering atau panganan yang lebih tahan lama dan dapat dikonsumsi saat berbuka.
Ia juga mendorong agar program melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat sekitar.
“Kenapa tidak diberikan panganan lokal? Selain jelas kualitasnya, UMKM di sekitar kita juga bisa bergerak. Sekaligus mengajarkan anak-anak mencintai produk lokal,” katanya.
Nyayu menegaskan pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan mendukung program peningkatan gizi anak. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak terkesan sebagai proyek semata yang mengabaikan kualitas.
Ia juga menekankan bahwa anggaran program tersebut tidak kecil karena bersumber dari uang rakyat. Oleh sebab itu, pengawasan harus dilakukan secara ketat, terutama terhadap dapur-dapur penyedia makanan.
“Ini bukan sekali dua kali kejadian. Anggarannya tidak main-main. Kalau memang bermasalah, jangan segan-segan ditutup. Harus dipantau dengan ketat,” katanya. (fit)
