Selong (suarantb.com) – Pada Senin, 2 Maret 2026, sebanyak 143 kepala sekolah (kepsek) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi dilantik dalam sebuah acara yang berlangsung di Pendopo Bupati. prosesi pengambilan sumpah jabatan dilakukan Wakil Bupati Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya.
Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, kepada seluruh kepala sekolah yang dilantik memberikan arahan tegas sekaligus motivasi kepada para pejabat baru di dunia pendidikan tersebut. Diingatkan agar kepsek hari hati dalam mengelola dana revitalisasi pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan di semua satuan pendidikan secara swakelola.
Bupati yang akrab disapa Iron itu memperingatkan para kepala sekolah agar tidak mudah tergiur oleh uang, terutama dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada sekolah
“Jadi kepsek itu jangan tergiur dengan uang. Ketika terima dana, berhati-hatilah. Jangan pernah tergiur dengan uang,” tegas Bupati Iron.
Orang nomor satu di Lotim ini secara spesifik menyoroti anggaran revitalisasi sekolah yang harus dikelola dengan transparan dan penuh tanggung jawab. Jumlahnya diketahui cukup besar, yakni mencapai Rp93 miliar.
Ia mengingatkan agar tidak ada pemotongan bahan bangunan atau pengurangan ukuran yang dapat merugikan negara. “Anggaran revitalisasi harus ada pendampingan. Jangan kurangi bahan, kurangi ukuran, itu bisa merugikan negara,” ujarnya.
Bupati Iron menyadari bahwa tidak semua kepala sekolah memiliki latar belakang sebagai bendahara atau perencana pembangunan. Kebanyakan dari mereka adalah guru yang ahli dalam mengajar. Oleh karena itu, ia meminta para pemimpin sekolah untuk segera beradaptasi dan mampu mengelola manajemen sekolah secara menyeluruh, baik dari sisi keuangan maupun pembinaan siswa.
“Menjadi pemimpin tidak gampang. Tetapi, kalau ada rasa ikhlas dan amanah, bekerja untuk pendidikan, mengayomi para guru, maka akan jadi kepsek yang baik,” pesannya.
Tantangan Fiskal Daerah
Bupati Iron juga menjelaskan tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, yakni kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya belanja daerah. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Lombok Timur mengalami pengurangan dana transfer hingga Rp405 miliar.
“Sekarang, kita kena efisiensi. Risiko efisiensi, dikuranginya belanja daerah. Satu miliar saja itu satu koper pecahan 100 ribu. Kalau mau perbaiki sekolah, maka banyak sekolah yang bisa diperbaiki dengan uang sebesar itu,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan kondisi keuangan daerah yang “kering”, Bupati dan Wakil Bupati tidak bisa tinggal diam. Ia mendorong semua pihak untuk aktif “menjemput bola” ke pemerintah pusat.
“Kita masih boleh mencari ke pusat. Kalau bagus, maka akan dibantu. Tidak bisa sekali, harus bolak-balik. Saya satu tahun bolak-balik ke Jakarta. Dulu banyak dana yang gak perlu dicari, pendekatan dulu ringan. Sekarang perlu pendekatan ‘berdarah-darah’. Harus ‘songel’ (tekun), harus bersahabat. Tidak bisa andalkan diri Bupati saja,” paparnya.
Dukung Program MBG
Bupati Iron secara khusus meminta para kepala sekolah untuk menyambut baik program prioritas nasional, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa program yang mendatangkan triliunan rupiah ke Lombok Timur ini harus diamankan dan diterima dengan baik.
“MBG harus diamankan. Kepsek harus awasi, terima dengan baik. Jangan karena alasan tidak suka sama Presiden. Ketika lahir program untuk anak didik, dukung program itu. Karena kita sendiri tak mampu. MBG triliunan datang ke Lotim,” tegasnya.
Hal yang sama juga berlaku untuk program revitalisasi pendidikan yang langsung menyasar sekolah. “Saya bersyukur karena (dananya) tidak lewat saya,” tambah Bupati, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyaluran dana.
Kepsek Bisa Jadi Kadis
Di tengah pesan-pesan serius tentang anggaran, Bupati Iron juga memberikan motivasi karier. Ia membuka peluang bagi kepala sekolah yang berprestasi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, bahkan hingga menjadi kepala dinas, seperti contoh yang telah terjadi di lingkungan madrasah.
“Tidak menutup kemungkinan seorang kepala sekolah bisa jadi kepala dinas. Ada buktinya, karena bisa mengelola pendidikan dengan baik. Ini contoh cara kerja,” ujarnya.
Uniknya, Bupati juga meminta para kepala sekolah untuk tidak hanya berkutat pada urusan pendidikan, tetapi juga peduli pada sektor pertanian, mengingat sebagian besar wilayah Lotim adalah agraris. Ia mencontohkan gerakan menanam cabai dalam polibek yang sudah dimulai dari jajarannya.
“Kepala sekolah juga diminta tanam cabai pakai polybag. Satu polybag hasilkan 1 kilograms, maka kita bisa dapat lebih dari 20 ton. Semua guru bisa tanam. Tidak hanya berpikir monoton soal pendidikan, tapi juga pada pertanian. Mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, semua nanam,” ajaknya.
Jaga Aset dan Bayar Zakat
Bupati Iron menyoroti aset daerah berupa rumah dinas yang banyak tidak ditempati di sekolah-sekolah. Ia meminta para kepala sekolah untuk memanfaatkan aset tersebut dengan baik karena akan menjadi perhatian dan diaudit oleh BPK RI.
“Dulu ada sekolah Inpres dengan perumahan guru. Sekarang rumah dinas itu harus jadi perhatian. Aset itu jadi perhatian dan diaudit oleh BPK RI. Manfaatkan aset tersebut. Rumah dinas banyak yang tidak ditempati karena guru-guru sekarang sudah kaya, sertifikasi cukup besar,” sindirnya.
Ia juga mengingatkan agar para guru tidak menyembunyikan pendapatan karena takut membayar zakat. “Jangan disembunyikan pendapatan guru takut bayar zakat. Bapak ibu guru, silakan bayar zakat. Guru tak akan kekurangan dengan bayar zakat. Akan datang rezeki lebih besar. Ada saja cara Allah membalas,” pungkasnya.
Syarat Jadi Kepsek
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) M. Nurul Wathoni menjelaskan 143 Kepsek dilantik susah dinyatakan memenuhi syarat dasi usulan 150 yang diproses.
“Jumlah keseluruhan, jumlahnya 143, dari 150 yang kita proses kemarin, cuma karena ada kendala di sistem, sehingga hanya 143 yang mendapatkan rekomendasi perteklah untuk dilakukan pelantikan,” ujar M. Nurul Wathoni yang dikonfirmasi terpisah.
Wathoni menambahkan bahwa pihaknya akan kembali membuka seleksi karena ada lima orang yang mengundurkan diri dan beberapa kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun.
“Kita akan proses lagi, karena ada yang kemarin yang mengundurkan diri, sekitar 5 orang yang mengundurkan diri, termasuk juga ada yang mau pensiun,” jelasnya.
Terkait syarat menjadi calon kepala sekolah, Wathoni merinci bahwa kualifikasi akademik minimal S1/D4 dari perguruan tinggi terakreditasi, memiliki sertifikat pendidik, dan sertifikat Guru Penggerak atau Calon Kepala Sekolah (CKS) menjadi prasyarat utama.
“Kalau Plt tidak perlu PSKS, tapi kalau sudah mau definitif dari guru, harus sudah lulus ujian kompetensi termasuk juga pengawas, itu harus PSKS,” kata Wathoni. (rus)
