Mataram (suarantb.com) – Proses pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB masih menunggu titik terang. Saat ini, proses pembahasan masih berlangsung di pusat. Tiga nama yang diusulkan sebagai calon Sekda sudah berada di meja Sekretariat Kabinet (Setkab).
Ketiga nama tersebut di antaranya Abdul Chair, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Ahmad Saufi, Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa, Kemenko PMK, dan Ahsanul Khalik, Kepala Diskominfotik NTB.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan, saat ini pihaknya belum mendapat update terbaru perihal Sekda dari pihak Setkab.
“Nah ini Sekda juga masih belum kita dapat informasinya,” ujarnya pada Suara NTB.
Kendati demikian, ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, kejelasan terkait Sekda definitif NTB masih menunggu tanda tangan dari Presiden.
“Contact person kita yang ada di Setkab masih mengatakan masih proses menunggu penandatanganan oleh Bapak Presiden. Seperti itu saja informasinya sementara ini,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Yiyit itu memperkirakan, proses pembahasan pejabat eselon I memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Sebab, pembahasan jabatan strategis itu tidak bisa dibahas satu per satu.
“Karena tim Tim Penentuan Akhir (TPA)-nya itu mengundang para pihak yang terkait oleh lembaga ini kemudian baru dibahas bersama,” terang Yiyit.
Saat ini, pihaknya terus aktif berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan kejelasan terkait Sekda NTB definitif tersebut. “Jadi karena kami juga secara rutin bertanya kepada teman yang di sana, ‘tinggal tunggu saja Pak Kaban kalau ada informasi terkini kami akan segera infokan seperti itu dia,'” ujar Yiyit meniru perkataan informan dari pusat.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tenggat waktu penuntasan prosesi pemilihan Sekda NTB pada 26 April 2026. Pada saat itu, seluruh proses termasuk dengan pelantikan sudah tuntas, sehingga NTB otomatis akan memiliki Sekda definitif sehari setelahnya, yaitu pada 27 April 2026.
Meski batas waktu yang diberikan pusat masih cukup lama, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pelantikan Sekda definitif dapat dilakukan lebih awal. “Target kami Februari sudah ada pimpinan definitif, sebelum satu tahun masa kepemimpinan berjalan,” ujarnya.
Adanya rekomendasi itu, Pemprov NTB langsung melanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah diterima oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah. Bersamaan dengan itu, Pemprov juga telah mengirimkan ke Setkab. Di Kemendagri, tiga nama itu akan kembali diproses, begitupun di Setkab.
“Artinya nanti Setkab sembari menunggu keluarnya rekomendasi Kemendagri. Mereka juga sudah mulai memproses. Dan proses lebih lanjut adalah menunggu rekomendasi Kemendagri. Setelah itu proses total di Seskab sampai pada penetapan dan penandatanganan SK oleh RI 1,” jelasnya.
Terkait durasi proses di Kementerian Dalam Negeri, ia mengakui tidak ada batas waktu yang pasti. Berbeda dengan BKN yang memiliki estimasi waktu sekitar lima hari kerja, proses di Kemendagri memerlukan tahapan pemeriksaan yang lebih rinci, termasuk rekam jejak, kepangkatan, serta persyaratan administratif lainnya.
“Kami berharap proses di Kemendagri bisa berjalan secepat mungkin. Semakin cepat tentu semakin baik,” katanya.
Saat ini, belum ada satu nama yang ditetapkan sebagai Sekda terpilih. Tiga nama yang diajukan masih diproses sesuai mekanisme yang berlaku. “Tiga nama yang kami kirim semuanya disetujui BKN, dan sekarang bola sepenuhnya ada di Kementerian Dalam Negeri,” pungkasnya. (sib)
