Selong (suarantb.com) – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta ratusan warganya yang berada di negara-negara Timur Tengah yang tengah dilanda konflik untuk segera melaporkan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) setempat. Imbauan ini dikeluarkan menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang berdampak pada sejumlah negara di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Lotim, H. Suroto, kepada Suara NTB, Rabu (4/3/2026) menjelaskan, selama tiga tahun terakhir sebenarnya pemerintah telah memberlakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah. “Tapi pergerakan warga secara non-prosedural kita tidak tahu,” ucapnya.
Berdasarkan data Disnaker Lotim, pada tahun 2023 tercatat sekitar 500 PMI asal Lombok Timur yang bekerja di berbagai negara Timur Tengah. Belum lagi yang berangkat tahun-tahun sebelumnya.
“Di tengah situasi perang Irani, kami mengimbau kepada warga Lombok Timur yang berada di negara-negara terdampak untuk segera melaporkan diri ke KBRI atau KJRI di negara penempatan masing-masing,” ujarnya. Pemkab Lotim hanya bisa menyarankan melalui pihak keluarga-keluarga di desa.
Tidak ditampik, konflik di Timur Tengah yang meluas tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga berpotensi menghambat kepulangan para PMI, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Banyak pekerja migran diperkirakan tidak dapat pulang kampung akibat situasi yang tidak menentu di negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, dan kawasan Teluk lainnya .
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengakui masih menghadapi kendala dalam mendeteksi keberadaan dan kepulangan para PMI. Suroto menjelaskan bahwa pihaknya selama ini lebih bersifat pasif, menunggu laporan dari warga yang mengalami kendala. “Jika ada warga kita yang mengalami kendala dan melaporkan diri, kami siap mengambil langkah cepat untuk membantu,” tegasnya.
Persoalan data PMI menjadi perhatian serius Disnaker Lotim. Suroto menekankan perlunya pendataan yang lebih baik dan akurat, terutama terkait kepulangan pekerja migran yang kerap tidak terlaporkan. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya telah meminta seluruh aparatur desa untuk aktif mendata warganya yang sedang berada di luar negeri.
“Pendataan yang bagus akan sangat baik untuk bisa mengetahui keberadaan para PMI yang ada di luar negeri. Kami minta desa-desa aktif melaporkan warganya yang merantau,” imbuhnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dikabarkan telah berkoordinasi seluruh KBRI dan KJRI di kawasan Timur Tengah untuk mendata warga NTB. Menurut catatan resmi pemerintah provinsi, terdapat 155 PMI asal NTB yang berada di Timur Tengah, dengan 31 di antaranya berasal dari Lombok Timur. Mereka tersebar di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, dan dilaporkan dalam kondisi aman serta terus dipantau oleh perwakilan RI .
“Seluruh warga NTB diharapkan tidak menjadi korban perang. Koordinasi antara pemerintah daerah dan perwakilan RI di luar negeri terus kami perkuat untuk memastikan keselamatan mereka,” pungkas H. Suroto.
Salah satu keluarga PMI di Lotim yang enggan disebutkan namanya menuturkan anaknya sekarang bekerja di Arab Saudi. Ia berangkat dua tahun lalu dan tahun ini rencana mau pulang lebaran. Akan tetapi, karena situasi perang ia tidak bisa pulang. (rus)
