Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyalurkan Rp300 juta untuk setiap desa. Pada tahap pertama, sebanyak 200 lebih desa di NTB akan mendapatkan anggaran tersebut. Penyaluran ini mulai dilakukan Maret 2026 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD dan Dukcapil) NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, MSi., mengatakan, untuk desa berdaya tematik yang menyasar seluruh desa di NTB, akan diberikan sekitar Rp300 juta uang tunai oleh Pemprov NTB.
Penyaluran anggaran untuk desa berdaya tematik dilakukan secara bertahap. Sampai dengan akhir masa kepemimpinan H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) pada tahun 2029 mendatang.
“Karena desa berdaya tematik kan ada 1.166 desa/kelurahan. Penyalurannya di tahun pertama sekian, tahun kedua, tahun ketiga sampai 1.166 desa terakomodir semua,” ujarnya di Kantor Gubernur, Kamis, 5 Maret 2026.
Dari anggaran tersebut, desa harus mengembangkan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Hamdi mengaku, telah ada petunjuk teknis yang harus diikuti oleh desa dalam memanfaatkan anggaran senilai Rp300 juta itu.
Dalam implementasinya, Pemprov NTB tetap melakukan pengawasan melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal ini guna memastikan dana yang telah diberikan oleh Pemprov NTB tidak disalahgunakan.
Di samping desa berdaya tematik, Pemprov NTB juga akan menyalurkan Rp500 juta untuk desa berdaya transformatif, yaitu desa dengan kategori miskin ekstrem. Skemanya, Rp300 juta diberikan langsung kepada desa, sementara Rp200 juta dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Permukiman (PUPR-Perkim) untuk membantu melakukan pembangunan.
Pada bagian lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti membeberkan Rp128 miliar dialokasikan kepada sekitar 227 dari total 1166 desa yang ada di provinsi ini. Penyaluran program desa berdaya, katanya akan dilakukan secara bertahap, selama empat tahun sisa kepemimpinan Iqbal-Dinda.
“Nggak mungkin langsung semua. Karena nanti kan ada program-program dari OPD juga yang menyentuh desa-desa ini. Belum lagi kabupaten/kota, nah kami ingin nanti di kabupaten/kota juga akan ada keterlibatan,” ujarnya.
Khusus program desa berdaya tematik, akan diberikan bantuan sebesar Rp300 juta per desa. Bantuan keuangan ini akan diberikan sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Misalnya saja, di Desa Batu Mekar di Lombok Barat akan diberikan bantuan Rp300 juta untuk membangun akses jalan untuk agrobisnis para petani di desa tersebut.
“Di sana terdapat hasil buah durian melimpah. Tetapi kondisi saat ini ternyata pasar duriannya pinggir jalan, bikin macet, jalannya kecil. Hal-hal seperti itu yang harus kita tata. Seperti itu harapan kita program ini,” katanya.
Nelly mengaku, bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma kepada desa. Melainkan melalui verifikasi yang ketat. Desa, lanjutnya harus mampu mengembangkan desa sesuai dengan tema Desa Berdaya dan anggaran yang mereka dapatkan.
“Kami akan panggil dulu kadesnya, nanti baru kemudian kita sosialisasikan. Kemungkinan kita akan eksekusi dulu di awal tahun ini, untuk yang tematik,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, untuk program Desa Berdaya tematik prinsipnya sudah mulai berjalan. Namun, pemerintah masih menunggu umpan balik dari masing-masing kepala desa terkait rencana penggunaan anggaran.
“Nanti kadesnya sebelum membuat proposal, harus betul-betul mempelajari kebutuhan desanya. Untuk pariwisatakah, sampah lingkungankah, atau untuk ketahanan pangankah, nah itu yang harus kita lihat,” sambungnya.
Sementara itu, program desa berdaya transformatif kata dia, lebih kepada transfer aset yang diberikan Pemprov NTB kepada warga miskin ekstrem. Semisal, ada masyarakat membutuhkan program ayam petelur untuk bisa mandiri maka akan diberikan pendampingan membuat usahanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Maka ayam kandang akan diberikan. Kalau dia butuh jala karena dia nelayan, mungkin jala, seperti itu,” terangnya. (era)
