Mataram (suarantb.com) – Jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat NTB, dinamika politik di internal partai berlambang bintang mercy tersebut mulai menghangat. Sejumlah kader yang digadang-gadang namanya akan tampil menjadi kandidat kuat bakal calon Ketua DPD mulai bermunculan ke permukaan.
Beberapa nama kader yang muncul diantaranya Walikota Bima, A. Rachman H. Abidini, selanjutnya anggota DPRD Provinsi NTB fraksi partai Demokrat, Syamsul Fikri dan Raden Rahadian Suedjono.
Wakil Ketua I DPD Demokrat NTB, Syamsul Fikri yang dikonfirmasi tidak menampik terkait dengan hal itu. Dia mengaku jika pihaknya juga sudah mendengar beberapa kader yang siap maju untuk memimpin Demokrat NTB pada Musda mendatang.
“Kita juga dapat informasi memang ada beberapa kader (calon) yang sudah bergerak cari dukungan. Bahkan ada yang sudah mendapatkan dukungan 20 persen. Tapi kepastiannya kita tunggu saja mendekati musda nanti,” ujarnya pada Rabu (4/3/2026).
Fikri menegaskan bahwa tidak hanya nama-nama yang sudah muncul saja, tapi semua kader Demokrat memiliki peluang dan hak yang sama untuk ikut maju mencalonkan diri. Tapi yang pasti mereka harus memenuhi syarat pencalonan yakni minimal memiliki dukungan sedikitnya 20 persen dari pemilik suara.
“Semua kader punya hak untuk maju. Apakah dia pejabat publik atau bukan. Yang penting memenuhi syarat 20 persen dukungan suara,” tegasnya.
Ditempat terpisah Sekretaris DPD Demokrat NTB, Andi Mardan mengaku bahwa sampai sejauh ini belum ada kepastian terkait dengan jadwal Musda Demokrat NTB. Karena itu pihaknya masih menunggu penjadwalan dari DPP.
“Belum ada pembahasan yang mengarah ke Musda. Karena sejauh ini belum ada arahan dari dari DPP, PO (Peraturan Organisasi) nya saja belum disosialisasikan,” jelas Andi.
Diketahui sebelumnya, Plt Ketua DPD Demokrat NTB, Si Made Rai Edi Astawa menyampaikan agenda politik internal Demokrat dalam waktu dekat ini adalah melaksanakan Musda diseluruh pengurus DPD dan DPC partai Demokrat di seluruh Indonesia, termasuk di NTB.
Berdasarkan keputusan DPP Demokrat, Musda dimulai bulan februari. Peraturan organisasi yang memuat juklak dan juknis Musda sudah disiapkan. Dimana mekanisme penjaringan calon ketua DPD dilakukan secara bottom up, di mana pemilik suara dari tingkat bawah memberikan dukungan. (ndi)
