Mataram (suarantb.com) – Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, resmi melantik sembilan pejabat struktural hasil seleksi terbuka di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Kamis (5/3/2026). Salah satu pejabat yang dilantik sekaligus mendapat promosi jabatan adalah Muzakkir Walad, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Ampenan.
Dalam pelantikan tersebut, Muzakkir Walad resmi menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Mataram.
Usai pelantikan, Muzakkir menyampaikan komitmennya untuk membangun sistem penanganan persoalan sosial yang terintegrasi dan berbasis digital di Kota Mataram. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Kota Mataram sebagai salah satu kota percontohan (pilot project) nasional dalam program digitalisasi bantuan sosial (bansos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).
Dalam seleksi terbuka yang dilaksanakan pada Desember 2025 lalu, Muzakkir memaparkan makalah program kerja yang menekankan peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS sendiri mencakup sekitar 30 kelompok, di antaranya anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng).
Menurutnya, kelompok tersebut merupakan bagian dari persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan kemiskinan apabila tidak ditangani secara sistematis.
“Peran PSKS ini kita upayakan memiliki pencatatan berbasis data. Dengan begitu, masyarakat yang sudah ditangani melalui pendampingan maupun rehabilitasi tidak kembali mengulangi kondisi yang sama atau menjadi residivis. Pendekatan ini akan kita dorong melalui sistem digitalisasi,” ujar Muzakkir.
Ia optimistis keterlibatan berbagai unsur, seperti PSKS, Karang Taruna, Satuan Tugas (Satgas), Taruna Siaga Bencana (Tagana), serta pihak terkait lainnya, dapat menekan angka kemiskinan struktural di Kota Mataram melalui pendekatan yang humanis dan kolaboratif.
Mantan Camat Ampenan itu juga menegaskan bahwa salah satu persoalan yang menjadi perhatian awal adalah penanganan anak jalanan serta gelandangan dan pengemis. Selain beraktivitas di ruang publik dan jalanan, keberadaan mereka juga dinilai memengaruhi estetika tata kota.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa penanganan tidak akan dilakukan semata-mata melalui penindakan.
“Tidak serta-merta dilakukan penindakan. Pendekatan humanis tetap menjadi yang utama, karena ada proses pembinaan dan rehabilitasi yang harus dijalankan,” jelasnya.
Muzakkir menambahkan, keberadaan Bale Harum diharapkan dapat menjadi pusat yang konsisten dalam penanganan dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Melalui fasilitas tersebut, pemerintah akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Di sinilah peran PSKS, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang telah dibentuk pemerintah, serta keterlibatan lembaga filantropi dan komunitas. Ke depan, kolaborasi ini diharapkan semakin mendorong upaya menekan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (pan)
