Taliwang (Suara NTB) – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumbawa Barat 2025 terus digodok. Panitia Khusus DPRD KSB memiliki waktu hingga akhir Maret, untuk menyimpulkan rekomendasi atas laporan realisasi program kerja pemerintah.
Sejak dibentuk pada 2 Maret lalu, Pansus LKPJ Bupati 2025 langsung bekerja. Secara maraton, Pansus telah memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lewat agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam rapat itu, satu persatu data kegiatan program yang dicantumkan dalam LKPJ Bupati dikroscek oleh Pansus mulai dari realisasi anggaran dan kegiatannya.
“Sejak hari Selasa teman-teman Pansus langsung melakukan pendalaman kepada OPD. Dan itu diakukan maraton, setiap hari ada beberapa OPD diundang,” terang Wakil Ketua DPRD KSB, Badaruddin Duri, Jumat 6 Maret.
Setelah pendalaman dengan OPD, Badaruddin mengatakan, Pansus LKPJ selanjutnya memiliki beberapa agenda konsultasi dengan sejumlah pihak di tingkat provinsi. Salah satunya Pansus saat ini, tengah berkonsultasi dengan Biro Pemerintahan Pemprov NTB. “Hari ini Pansus lagi di provinsi melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke beberapa pihak,” ujarnya.
Mengacu jadwal yang telah ditetapkan, DPRD KSB akan menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025 pada tanggal, 31 Maret 2026 mendatang. Diakui Badaruddin, DPRD melalui Pansus perlu melakukan kerja ekstra untuk mengejar target tersebut. Mengingat sepanjang Maret ini hari kerja sangat terbatas akibat banyaknya waktu libur. “Apalagi liburnya itu kaitannya hari raya idulfitri. Makanya teman-teman Pansus kebut kerjanya sebelum masuk libur tanggal 18 Maret. Supaya setelah lebaran tinggal menyusun simpulan rekomendasinya sebelum kita sampaikan di paripurna tanggal 31 Maret,” tukas Politisi Partai NasDem ini.
Dalam pemberian rekomendasi terhadap LKPJ Bupati 2025, lanjut Badaruddin, DPRD KSB akan memastikan setiap evaluasi terhadap realisasi program yang telah dijalankan pemerintah di tahun sebelumnya benar-benar tepat. Harapannnya evaluasi tersebut kemudian menjadi acuan pemerintah dalam melakukan penyempurnaan program ke depannya. (bug)
