PENATAAN lokasi bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu dilakukan secara lebih representatif agar aktivitas perdagangan dapat berjalan nyaman sekaligus tertata rapi. Pemkot Mataram didorong untuk memperkuat fasilitas serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pedagang dan pembeli terbiasa dengan lokasi baru yang telah disediakan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, H. Muhtar, SH., mengatakan, proses relokasi pedagang dari Jalan Adi Sucipto ke dalam area eks Bandara Selaparang memang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. “Setelah UMKM dipindahkan dari tempat yang biasa mereka gunakan, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, tentu akan ada keluhan. Namun seiring waktu pedagang dan masyarakat akan terbiasa,” ujarnya kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Minggu (8/3/2026).
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan para pedagang memperoleh fasilitas yang memadai. Pelayanan yang baik serta penyediaan sarana yang nyaman dinilai menjadi faktor penting agar pedagang betah berjualan di lokasi baru.
Selain itu, menurutnya pemerintah juga dapat mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan bagi pedagang, termasuk kemungkinan subsidi atau bantuan tertentu. Hal tersebut dinilai dapat membantu para pelaku usaha kecil agar mampu bertahan dan berkembang di lokasi yang telah ditetapkan.
Muhtar juga menyoroti pentingnya strategi promosi agar masyarakat mengetahui keberadaan para pedagang yang kini berada di dalam area yang telah disiapkan. “Kalau di pinggir jalan orang lewat bisa langsung melihat, misalnya ada yang jual makanan atau minuman. Tetapi kalau di dalam, orang kadang masih menerka-nerka. Karena itu perlu ada penanda atau informasi yang jelas,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Akses keluar masuk area juga perlu ditata dengan baik agar pengunjung merasa nyaman. Menurutnya, sistem penataan yang jelas juga dapat meningkatkan daya tarik kawasan tersebut. Jika dikelola dengan baik, lokasi itu bahkan dapat berkembang menjadi pusat kuliner yang diminati masyarakat, termasuk sebagai tempat berkumpul atau berbuka puasa bersama.
“Kalau penataannya bagus, orang bisa parkir dengan nyaman, lalu berjalan berkeliling mencari kuliner yang mereka sukai. Ini bisa menjadi daya tarik tersendiri,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat duduk, berugak atau gazebo di beberapa titik agar pengunjung dapat bersantai sambil menikmati makanan dan minuman yang dijual para pelaku UMKM. Selain aspek penataan, Muhtar menilai pemerintah perlu menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak terkait, termasuk pengelola lahan, agar pemanfaatan lokasi tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (fit)
