Taliwang (suarantb.com) – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna membahas penataan kawasan permukiman di wilayah Kecamatan Maluk
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) serta jajaran petinggi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) pada, Minggu (8/3/2026).
Rapat koordinasi ini membahas berbagai isu strategis terkait perkembangan kawasan Maluk yang semakin pesat seiring aktivitas industri di wilayah tersebut. Pemerintah KSB menilai kawasan Maluk akan semakin padat dalam beberapa tahun ke depan, sehingga penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengelolaan lingkungan menjadi hal yang mendesak untuk dipersiapkan secara terencana.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen PKP, Fahri Hamzah mengatakan, bahwa kawasan tambang merupakan objek vital nasional yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Ia menilai pengembangan wilayah di sekitar kawasan tambang perlu diarahkan menjadi kawasan yang memiliki keseimbangan antara industri, lingkungan, dan sektor ekonomi lainnya.
“Dan menurut saya kawasan tambang seperti Maluk harus menjadi contoh pengembangan kawasan yang sustainable. Kita perlu memulai diskusi lintas sektor agar kawasan ini tidak hanya bertumpu pada industri tambang, tetapi juga didukung sektor lain seperti pariwisata yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat,” kata Fahri.
Perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) KSB juga memaparkan sejumlah isu yang dihadapi di kawasan Maluk. Marwoto selaku pejabat yang mewakili, menyebut Maluk hari ini dihadapkan berbagai masalah mulai dari potensi banjir hingga tantangan pengembangan sektor agroindustri.
Selain itu, pertumbuhan kawasan yang semakin pesat diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan hunian dan penataan kawasan permukiman, termasuk penanganan rumah tidak layak huni yang menjadi bagian dari program pembangunan daerah.
“Untuk rencana pengembangan tahap awal kawasan Maluk akab dimulai dari penataan jalan lingkungan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), pembangunan ruang terbuka, serta penyediaan infrastruktur utilitas dasar guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata. Saat ini luas kawasan kumuh di wilayah tersebut tercatat sekitar 15 hektare dan direncanakan pengembangan ruang terbuka seluas sekitar 10 hektare sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan,” urai Marwoto.
Sementara itu Manager Development Community PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Dimas Purnama menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan masyarakat di sekitar kawasan tambang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai alternatif penggerak ekonomi masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa perusahaan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengatasi permasalahan banjir di kawasan Maluk serta terbuka untuk diskusi lebih lanjut terkait pengembangan kawasan. “Kami ingin kawasan lingkar tambang ini berkembang secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Menutup rapat koordinasi tersebut, Wamen PKP Fahri Hamzah menekankan pentingnya pemetaan lahan secara komprehensif oleh pemerintah daerah guna memastikan kejelasan status lahan yang akan digunakan untuk penataan kawasan. Fahri juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan skenario pengembangan kawasan secara bertahap agar penataan berjalan lebih terarah.
“Kalau perencanaannya jelas dan ditopang kolaborasi lintas sektor, pengembangan Maluk kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menciptakan kawasan yang lebih tertata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (bug)
