Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Provinsi NTB mendorong penguatan peran PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB (Perseroda) sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) sektor keuangan memiliki potensi cukup besar untuk tumbuh lebih sehat dan berdaya saing. Hanya saja, diperlukan keberpihakan yang lebih proporsional untuk mendukung potensi tersebut.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi NTB, Izzuddin Mahili, mengatakan BPR NTB dibentuk melalui proses merger sejumlah bank perkreditan rakyat milik pemerintah kabupaten/kota di NTB dan kemudian bertransformasi dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas.
Menurutnya, pembentukan lembaga tersebut tidak sekadar untuk mempertahankan keberadaan BPR daerah, tetapi untuk membangun lembaga keuangan milik daerah yang kuat, sehat, dan mampu bersaing.
“BPR NTB tidak dibentuk hanya untuk bertahan, tetapi untuk dibesarkan dan diperkuat agar menjadi BUMD perbankan yang minimal setara martabat dan perannya dengan Bank NTB Syariah,” ujarnya.
Secara kinerja, BPR NTB dinilai memiliki fondasi usaha yang cukup kuat. Berdasarkan laporan keuangan publikasi triwulan III September 2025, BPR NTB mencatat aset sebesar Rp1,157 triliun dengan penyaluran kredit Rp931,9 miliar dan dana pihak ketiga Rp786,2 miliar. Laba perusahaan tercatat Rp39,2 miliar dengan jumlah pegawai sebanyak 560 orang.
Dari sisi produktivitas, aset per pegawai mencapai sekitar Rp2,067 miliar, sedangkan produktivitas laba per pegawai sekitar Rp70 juta. Angka tersebut menunjukkan bahwa BPR NTB memiliki kapasitas kelembagaan yang cukup besar untuk terus dikembangkan.
Namun di tengah potensi tersebut, Izzuddin menilai ruang tumbuh antara BPR NTB dan Bank NTB Syariah belum sepenuhnya seimbang. Bank NTB Syariah memiliki dukungan pasar yang relatif stabil melalui kredit konsumtif berbasis payroll, sementara BPR NTB lebih banyak bergerak di sektor kredit produktif yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.
Kondisi ini turut memengaruhi tingkat kredit macet atau non-performing loan (NPL) BPR NTB.
Dalam beberapa periode sebelumnya, kebijakan pemerintah provinsi dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang tumbuh yang proporsional bagi BPR NTB.
“Ini menjadi refleksi penting bagi arah kebijakan saat ini,” katanya.
Sebagai salah satu langkah strategis, pemerintah daerah tengah mengkaji kemungkinan memberikan ruang pasar yang lebih kuat bagi BPR NTB, salah satunya melalui skema penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov NTB.
Menurut Izzuddin, kebijakan tersebut dapat menjadi fondasi bisnis yang lebih stabil bagi BPR NTB, sebagaimana Bank NTB Syariah memperoleh dukungan pasar melalui penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN).
“Jika Bank NTB Syariah telah memperoleh lini usaha pengaman sebagai penyalur gaji ASN, maka BPR NTB patut diberi ruang strategis melalui penugasan sebagai penyalur gaji PPPK,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga melakukan studi komparasi ke sejumlah daerah yang dinilai berhasil mengembangkan BPR daerah secara optimal. Kegiatan tersebut dipimpin Asisten II bersama Biro Ekbang dengan melibatkan jajaran direksi BPR NTB, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, serta Biro Hukum.
Rombongan melakukan kunjungan ke pemerintah daerah di Gunung Kidul dan Sidoarjo untuk mempelajari praktik pengelolaan BPR yang dinilai berhasil.
Salah satu contoh adalah BPR Bank Daerah Gunung Kidul yang pada triwulan III 2025 mencatat aset Rp657,8 miliar dengan laba Rp6,8 miliar dan jumlah pegawai 140 orang. Produktivitas aset per pegawainya mencapai sekitar Rp4,698 miliar.
Sementara itu, BPR Delta Artha di Sidoarjo mencatat aset Rp946,9 miliar dengan laba Rp20,17 miliar dan jumlah pegawai 75 orang, dengan produktivitas aset per pegawai mencapai lebih dari Rp12,6 miliar.
Perbandingan tersebut, menurut Izzuddin, bukan untuk mengecilkan kinerja BPR NTB, tetapi untuk memperjelas arah pembenahan ke depan, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur bisnis.
Ia menegaskan, masa depan BPR NTB sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan.
“BUMD ini tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan yang terukur agar BPR NTB dapat berkembang sehat, profesional, dan menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi daerah,” demikian Izzuddin. (bul)
