Dalam tradisi kepemimpinan, ada perjalanan yang sekedar menjadi agenda, tetapi ada pula perjalanan yang menjadi ikhtiar. Perjalanan yang bukan hanya memindahkan langkah dari satu tempat ke tempat lain, melainkan juga mempertemukan harapan daerah dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat diwujudkan melalui kolaborasi.
RANGKAIAN silaturahmi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, ke sejumlah kementerian di Jakarta beberapa waktu lalu berada pada kategori yang kedua. Ia bukan sekedar kunjungan kerja birokratis, melainkan sebuah upaya merajut simpul-simpul kebijakan nasional agar terhubung dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
Sebab bagi sebuah daerah, masa depan tidak selalu datang dengan sendirinya. Ia sering kali harus dijemput dengan gagasan, diperjuangkan melalui kolaborasi, dan dirawat melalui kerja bersama.
Dan dari Jakarta, ikhtiar itu mulai dirajut. Dalam perjalanan tersebut, Gubernur Iqbal tidak berjalan sendiri, melainkan didampingi sejumlah pejabat strategis Pemerintah Provinsi NTB yang menangani sektor-sektor penting pembangunan daerah.
Membenahi Akar Persoalan Sosial
Langkah pertama perjalanan ini membawa perhatian pada fondasi paling mendasar dalam pembangunan: masalah sosial dan kemiskinan.
Silaturahmi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka ruang diskusi mengenai pembenahan sistem data sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi basis penting agar berbagai program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Bagi NTB, pembenahan data seperti ini bukan sekedar persoalan teknis administratif. Ia menyentuh intib dari persoalan pembangunan: bagaimana memastikan negara hadir bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB juga memaparkan konsep Desa Berdaya, sebuah pendekatan yang mencoba mengintegrasikan berbagai program pembangunan desa yang selama ini berjalan secara terpisah.
Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pengorkestra yang menghubungkan berbagai pihak agar bekerja bersama di desa. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha melalui CSR, hingga lembaga filantropi seperti Baznas didorong untuk menjadi bagian dari ekosistem pembangunan desa.
Karena pada akhirnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Ia membutuhkan pemberdayaan yang berkelanjutan.
Dari pembicaraan mengenai perlindungan sosial ini, perjalanan kemudian bergerak pada sektor yang lebih produktif: ekonomi rakyat dan ketahanan pangan.
Mengubah Logika Pembangunan Pangan
Di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Pemerintah Provinsi NTB menandatangani nota kesepahaman dengan Holding BUMN Pangan, ID FOOD.
Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya membangun industri ayam terintegrasi di Kabupaten Sumbawa, sebuah proyek besar yang diharapkan mampu memperkuat ekosistem peternakan daerah.
Proyek ini tidak hanya tentang pembangunan kandang atau peningkatan produksi ayam. Ia adalah bagian dari gagasann yang lebih besar tentang hilirisasi ekonomi daerah.
Selama ini banyak daerah hanya menjadi pemasok bahan mentah. Nilai tambah ekonomi justru dinikmati di tempat lain. Melalui industri ayam terintegrasi, NTB mencoba mengubah logika tersebut.
Ekosistem peternakan dibangun dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, produksi pakan, budidaya, hingga pengolahan dan distribusi.
Jika rantai ini berjalan dengan baik, maka nilai tambah ekonomi tidak lagi berhenti di tingkat produksi, tetapi bergerak hingga ke sektor industri dan distribusi.
Bagi masyarakat NTB, ini berarti satu hal penting: nilai tambah ekonomi dapat tinggal di daerahnya sendiri.
Namun pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor pangan. Masa depan ekonomi daerah juga semakin ditentukan oleh kreativitas masyarakatnya.
Dari sinilah perjalanan berlanjut ke sektor yang semakin strategis dalam ekonomi modern: ekonomi kreatif.
Kreativitas sebagai Sumber Pertumbuhan Baru
Pertemuan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif membuka pembicaraan tentang potensi besar NTB dalam sektor kreatif.
Daerah ini memiliki kekayaan yang tidak banyak dimiliki wilayah lain: lanskap alam yang indah, tradisi budaya yang hidup, serta pariwisata yang telah dikenal hingga ke mancanegara.
Namun potensi tersebut tidak akan berkembang dengan sendirinya. Ia membutuhkan ekosistem yang mampu mengubah kreativitas menjadi nilai ekonomi.
Ekonomi kreatif bukan hanya tentang produk budaya, tetapi juga tentang menciptakan peluang ekonomi baru bagi generasi muda.
Melalui dukungan kebijakan dan program nasional, sektor ini diharapkan mampu memperkuat posisi NTB sebagai daerah yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan kreativitas dan inovasi.
Dari ekonomi kreatif, perjalanan kembali pada akar pembangunan Indonesia yang paling fundamental: desa.
Desa sebagai Masa Depan Pembangunan
Silaturahmi terakhir berlangsung di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Di sinilah diskusi kembali pada ruang yang menjadi fondasi pembangunan Indonesia: desa.
Indonesia memiliki puluhan ribu desa. Masa depan pembangunan nasional tidak mungkin terlepas dari kekuatan desa-desa tersebut.
Dalam pertemuan ini, konsep Desa Berdaya kembali menjadi pusat pembicaraan.
Gubernur NTB menegaskan bahwa desa tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Desa harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang hidup.
Setiap desa memiliki potensi yang berbeda. Ada desa yang kuat di sektor perikanan, ada yang unggul di pertanian, ada yang berkembang melalui pariwisata.
Pendekatan desa tematik menjadi cara untuk mengoptimalkan potensi tersebut, mulai dari desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, hingga desa wisata.
Jika potensi ini terhubung dengan pasar, maka desa tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi motor ekonomi baru.
Pendekatan ini mendapat sambutan positif dari Menteri Desa yang menyatakan kesiapan menjadikan konsep Desa Berdaya sebagai salah satu model nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ikhtiar yang Tidak Berhenti di Jakarta
Rangkaian pertemuan ini pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting: pembangunan daerah tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu lahir dari kerja kolektif, dari pertemuan antara kebijakan nasional, kepemimpinan daerah, dan partisipasi masyarakat.
Bagi seorang pemimpin daerah, perjalanan seperti ini bukan sekedar agenda formal. Ia adalah bagian dari tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peluang kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat di daerahnya.
Bahwa desa-desa dapat berkembang. Bahwa petani dan peternak semakin berdaya. Dan bahwa generasi muda NTB memiliki masa depan yang tidak harus dicari jauh dari tanah kelahirannya.
Karena pada akhirnya pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang martabat masyarakat yang semakin kuat dan harapan daerah yang semakin terbuka.
Dan perjalanan yang dimulai dari Jakarta ini, tujuan akhirnya tetap satu: kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. (r)
