Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima memastikan penanganan infrastruktur jalan di Kalodu, Kecamatan Langgudu, mulai dikerjakan tahun ini. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses dan konektivitas antarwilayah.
Kepastian itu disampaikan Bupati Bima Ady Mahyudi saat kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Bima yang diawali dengan buka puasa bersama masyarakat di halaman Masjid Baburrizki, Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kamis (12/3).
Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjalankan program pembangunan dan pelayanan di tengah berbagai keterbatasan anggaran yang dihadapi.
Terkait infrastruktur di wilayah Langgudu, ia menegaskan bahwa penanganan jalan di Kalodu mulai dikerjakan pada tahun ini.
“Penanganan infrastruktur jalan di Kalodu mulai dikerjakan pada tahun ini,” ungkapnya.
Selama ini, ruas jalan tersebut dikeluhkan warga karena kondisi jalan yang rusak dan menyulitkan mobilitas. Jalur Kalodu-Langgudu dinilai sangat penting karena menjadi akses utama yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Diberitkan sebelumnya,Pemerintah Kabupaten Bima memastikan perbaikan ruas jalan Kalodu-Langgudu tetap menjadi prioritas, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pada tahap awal, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk memulai pekerjaan fisik.
Wakil Bupati Bima Irfan menjelaskan, tahapan perencanaan telah dimulai melalui survei lapangan dan perhitungan teknis oleh tim. Dari hasil kajian tersebut, kebutuhan anggaran untuk penanganan ruas jalan Kalodu-Langgudu diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar.
Keterbatasan fiskal daerah, perbaikan akan dilaksanakan secara bertahap. “Kami mulai dengan anggaran Rp1 miliar pada tahap pertama. Setelah itu, pemerintah daerah akan menambah anggaran pada tahap berikutnya agar seluruh ruas jalan dapat ditangani secara tuntas,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi jalan Kalodu-Langgudu tidak hanya berpengaruh pada kenyamanan berkendara, tetapi juga berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat serta akses terhadap berbagai layanan dasar.
Karena itu, meski harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur tersebut tetap menjadi salah satu prioritas. (hir)
