Giri Menang (suarantb.com) – Pemkab Lombok Barat melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Perencanaan 2027 pada, Senin (16/3/2026) lalu. Dalam kegiatan Musrenbang yang dihadiri oleh Bupati H. Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha ini, baru pertama kali menjaring dan mengakomodir semua usulan dari desa.
Musrenbang kali ini tidak lagi dianggap formalistas dan seremonial karena usulan Desa tak diakomodir sepenuhnya, seperti yang terjadi pada era-era sebelumnya. Musrenbang yang digelar secara hybrid atau tatap muka dan daring.
Hadir secara langsung di Aula Jayengrane diantaranya Wakil Ketua DPRD Lobar H. Abubakar Abdullah, Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., Pj. Sekda H. Akhmad Saikhu, Kepala BPS Lobar, para Asisten, staf ahli, Kepala Bapperida Lobar Deny Arief Nugroho, Inspektur Inspektorat, Kepala BKAD, Akadmisi, para Kabag, Kabid dan perwakilan unsur terkait.
Pertemuan ini juga diikuti secara daring oleh unsur Kepala OPD, Ketua PKK, Dharma Wanita, GOW, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi. Perwakilan kepala desa, tenaga pendamping profesional, pimpinan perusahaan, LSM, perwakilan dewan anak, perwakilan perempuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 95 ayat (2), Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan membahas Rancangan RKPD guna menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan beserta pagu indikatif, indikator, target kinerja, dan lokasi, serta melakukan penyelarasan dengan prioritas provinsi dan klarifikasi usulan desa hasil Musrenbang Kecamatan.
Bupati LAZ yang membuka acara itu mengatakan bahwa Musrenbang RKPD Kabupaten merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yang menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Forum ini juga merupakan kelanjutan dari rangkaian proses perencanaan yang telah dilaksanakan, mulai dari Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD.
Dilanjutkan dengan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan serta Forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah itu telah menghasilkan berbagai masukan strategis bagi penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2027. Lanjut LAZ, dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah, Pemkab Lobar terus berupaya memperbaiki berbagai indikator pembangunan yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah.
Berdasarkan capaian indikator makro tahun 2025, beberapa indikator pembangunan daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Diantaranya disebutkan Bupati, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 12,65 persen pada tahun 2024 menjadi 11,90 persen pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk miskin turun dari 96,57 ribu jiwa menjadi 92,12 ribu jiwa. Namun angka 92 ribu ini dinilainya masih besar dan menjadi tugas bersama untuk terus menekan.
“Tentu program Sejahtera dari Desa, kita hajatkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di level desa,”terangnya.
Berbagai program telah disusun pihaknya, termasuk termasuk verifikasi faktual angka kemiskinan dalam upaya bersama mempercepat bagimana kemiskinan ini bisa ditekan secara signifikan. Capaian menggembirakan juga pada pertumbuhan ekonomi, di mana BPS sudah menyampaikan ke Pemkab bahwa terjadi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencapai 4,76 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 3,02 persen.
Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Namun demikian, diakui juga pihaknya masih menghadapi beberapa tantangan kedepan yang perlu menjadi perhatian bersama. Bagi saya yang penting terus pertumbuhannya, jangan sampai grafiknya sudah naik terus turun, kestabilannya yang paling penting,” ujar LAZ.
Bupati menekankan agar pertumbuhan ekonomi ini tetap stabil naik, karena itu menandakan bahwa program yang dijalankan on the track. Untuk menstabilkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini, ia mendorong percepatan hasil program yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Hal ini harus dilakukan untuk mengantisipasi ketika pertumbuhan ekonomi sampai enam persen, tetapi turun lagi. Karena itu penting program disusun perencanannya agar berjalan dengan baik. Program yang disusun tentunya berbasis dengan kondisi riil di lapangan.
“Saya berharap sebenarnya, teman-teman pada saat menyusun sebelum sampai ke Musrenbang Kabupaten, jadi pada saat awal betul-betul di filter. Yang muncul itu harus betul-betul memberikan pengaruh pada tujuan utama kita, bagaimana mewujudkan RPJMD yang sudah kita susun. Itu mestinya kita kerjakan secara betul-betul, jangan hanya sekadar menerima usulan,” imbuhnya.
Pasalnya jika melihat usulan pada level bawah, para kepala desa identik usulannya dengan program fisik. Padahal dalam rangka mengentaskan kemiskinan ini banyak hal yang bisa dilakukan. Terutama bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia Lobar juga mengalami peningkatan dari 72,70 pada tahun 2024 menjadi 73,52 pada tahun 2025. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan berbagai komponen utama pembangunan manusia, di antaranya Usia Harapan Hidup yang meningkat dari 72,64 tahun menjadi 73,03 tahun serta Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 6,88 tahun menjadi 7,15 tahun. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 2,82 persen pada tahun 2025.
Kemudian ketimpangan pendapatan yang tercermin dari Gini Rasio mengalami sedikit peningkatan dari 0,348 menjadi 0,354. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan daerah telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih diperlukan berbagai upaya yang lebih terarah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.
Untuk itu, pihaknya mengangkat tema pembangunan pada Tahun 2027 yakni “Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia.” Tema ini kata LAZ, menegaskan komitmen Pemkab untuk menjadikan manusia sebagai pusat pembangunan, melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan UMKM serta pengembangan potensi ekonomi daerah. Peningkatan kualitas SDM ini juga diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas nasional, khususnya dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting yang menjadi agenda penting dalam pembangunan daerah.
Selain itu, Pemkab Lobar juga terus mengakselerasi program prioritas daerah, yaitu Program Pembangunan Desa “1 Miliar Per Desa dan 100 Juta Per Dusun”. “Alhamdulillah sudah seluruh desa terakumulasi masing-masing programnya satu miliar per desa mulai tahun ini. Ini menjadi angin segar bagi teman-teman baik di level bawah terutama Kepala desa,” terang LAZ.
Pemotongan dana desa secara nasional yang drastis hingga 70 persen dialihkan ke koperasi desa merah putih menimbulkan kekhwatiran desa tidak bisa membangun. Namun di Lobar, Kades justru terbantu dengan program Rp1 miliar per desa. “Alhamdulillah bisa disiasati dengan program Sejahtera dari Desa,” imbuhnya.
Hal ini juga kata LAZ, menjadi momentum yang sangat baik di mana Kades yang menganggap Musrenbang itu seremoni dan formalistas, karena tidak ada usulan-usulannya yang betul-betul tersampaikan ke Pemkab melalui jenjang apapun.
“Dan alhamdulillah kali ini (pertama kali), seluruh usulan desa itu sudah kita jadikan program bersama pada level kabupaten, sehingga seluruhnya nanti apapun (programnya) mau darimana sumbernya harus mengambil dari big data usulan dari desa ini agar betul-betul tujuan Kita adalah percepatan pembangunan di level desa tercapai,” tegasnya.
Terpenting lanjut dari, usulan pembangunan yang dilakukan Pemkab itu benar-benar usulan dari desa. Program ini diharapkannya dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan desa, memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan pelayanan dasar serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat dusun.
“Oleh karena itu, seluruh perencanaan pembangunan daerah harus mampu memastikan bahwa pembangunan benar-benar dimulai dari desa, sehingga cita-cita kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari desa dapat terwujud secara nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, proses perencanaan pembangunan daerah tahun ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat baik. Berdasarkan data yang telah direkapitulasi melalui SIPD-RI, hingga saat ini terdapat 2.840 usulan pembangunan desa yang masuk dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2027.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Lobar memiliki kepedulian dan partisipasi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Namun demikian, ujar LAZ, jumlah usulan yang cukup besar tersebut tentu memerlukan proses penyaringan dan penajaman prioritas agar usulan yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, selaras dengan prioritas pembangunan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Untuk itu ia menekankan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Barat, diharapkan dapat menghasilkan beberapa hal penting. Di antaranya penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan nasional serta provinsi. Penajaman program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, agar lebih fokus pada penyelesaian permasalahan pembangunan daerah. Penguatan sinergi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi maupun masyarakat.
“Karena pada dasarnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata, tetapi juga oleh kolaborasi dan sinergi seluruh elemen pembangunan,” imbuhnya.
LAZ pun mengajak seluruh perangkat daerah, para pemangku kepentingan serta seluruh komponen masyarakat untuk terus memperkuat komitmen dan kebersamaan dalam membangun Lobar. Melalui perencanaan pembangunan yang semakin berkualitas, partisipatif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat, pihaknya berharap pembangunan Lobar ke depan akan semakin maju, merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB Baiq Nely mengatakan Pemprov NTB bangga dengan arahan dan program Pemkab Lombok Barat yang disampaikan Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini dalam Musrenbang RKPD tahun 2027, yakni “Sejahtera dari Desa”.
“Kami apresiasi (bangga) sekali mendengar arahan-arahan dari pak Bupati dan kami yakin kita akan mampu membangun Lobar lebih baik lagi kedepan apabila kita mampu mensinergikan semua program yang ada,” kata dia.
Ia mengatakan, program Pemkab Lobar sejalan atau linear dengan Pemprov. Baik perencanaan dalam RPJMD 2025-2030 dan RKPD tahun 2027. Perencanaan pada RPJMD dan RKPD Pemprov disebutnya linear dengan program Pemkab Lobar yang disusun dalam RPJMD maupun Musrenbang RKPD 2027.
Beberapa di antaranya program unggulan Bupati yakni Sejahtera dari Desa sangat linear dengan provinsi yakni desa Berdaya. Untuk desa Berdaya dari target 106 desa dengan miskin ekstrem atau Desa Berdaya Transformatif, tahap pertama tahun ini disasar 40 desa dan kelurahan dan dialokasikan dana segar Rp300 juta per desa/kelurahan.
Kemudian pembangunan SDM unggul dan berdaya saing juga sama dengan provinsi bahkan pada posisi visi misi nomor satu Gubenur NTB. Selanjutnya pengentasan pengangguran, transformasi dan kemandirian ekonomi. Dalam pengentasan pengangguran seperti dipaparkan Bupati, yakni bagiamana pendidikan vokasi menurutnya memang harus dimulai. Dengan menyiapkan SDM baik skill dan keterampilan berbahasa asing, ia yakin peluang pekerjaan di jepang yang membuka 11 ribu lapangan pekerjaan bisa dimanfaatkan.
Menurutnya, melalui program yang sejalan dengan Pemprov tersebut, pihaknya yakin kemajuan daerah menjadi lebih baik kedepan mampu terwujud. Karena itu, Pemprov dalam hal ini Gubernur dalam membangun bersergi dengan baik hingga level desa melalui orkestrasi yang harmoni.
Sementara itu, Kepala Bapperida Lobar Deny Arif Nugroho memaparkan capaian lima indikator Makro, evaluasi indikator Kinerja utama, Perencanaan tahun 2027, kondisi keuangan 2027 dan kebutuhan pendanaan pemenuhan usulan 1 Miliar per desa.
Untuk lima indikator makro, yakni pertumbuhan ekonomi tahun 2025, IPM, kemiskinan, kondisi tenaga kerja dan gini rasio trennya positif. Pada evaluasi indikator Kinerja utama (IKU), Deny memaparkan visi misi dan sasaran pembangunan RPJMD 2025-2029, dengan lima misi, enam tujuan, 17 sasaran, 23 IKU dan 9 aksi prioritas. Untuk IKU, 78 persen capaian sangat tinggi dengan persentase 100 dan diatas 100 persen. Capaian tinggi 13 persen dan belum dipublish 8,7 persen.
Pihaknya pun telah menyusun strategi untuk mencapai IKU dan masing-masing prioritas. Permasalahan dan isu strategis telah disusun dalam perencanaan 2027, dimana terdapat 6 permasalahan dan isu strategis meliputi permasalahan SDM, pertumbuhan ekonomi, Kemiskinan dan pengangguran, konektivitas antar wilayah, daya dukung dan daya tampung lingkungan, tata kelola pemerintahan. Dan Pihaknya menetapkan 9 aksi prioritas.
Lebih lanjut diterangkan Deny, terkait kondisi keuangan 2027, diproyeksikan pihaknya sedikit mengalami peningkatan pada Dana Transper Pusat. Namun belum mampu menutupi pengurangan Dana Transfer tahun ini sebesar 305 Miliar, sehingga PAD yang digenjot dengan diproyeksikan mencapai 655,5 Miliar, “sedikit mengalami kenaikan dibanding tahun 2026 ini,” sebutnya.
Selanjutnya untuk kebutuhan pendanaan pemenuhan usulan Rp1 miliar per desa, dibeberkan Deny bahwa pada Musrenbang RKPD tahun 2027 jumlah usulan yang masuk di SIPD sebanyak 2.840 usulan. Dari jumlah usulan itu sudah dilakukan penjaringan dan pembahasan pada forum Perangkat Daerah, sehingga terverifikasi menjadi 1.437 usulan yang tersebar di 16 OPD. “Usulan-usulan inilah harapannya dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing desa dengan cara seperti yang kami sampaikan bagiamana menggali potensi-potensi desa,” kata Deny.
Untuk itu, pihaknya mendorong usulan desa itu bukan hanya memperhatikan atau lebih fokus pada Infrastruktur semata terutama jalan. Pasalnya, kalau dilihat dari usulan yang masuk Infrastruktur termasuk jalan mendominasi mencapai 800 lebih. Pihaknya sudah memetakan usulan-usulan desa dari hasil forum Perangkat Daerah uang yang paling dominan ada di Dinas PUPRPKP dengan anggaran mencapai Rp95,73 miliar. Dinas pertanian Rp12,61 miliar, dan paling sedikit ada Dinas PMD Rp12 juta. (her)
