PEMERINTAH Kecamatan Mataram bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) memastikan peristiwa yang sempat ramai di media sosial dan diduga sebagai konflik antarwarga di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan, dan Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan Timur, telah diselesaikan secara damai melalui proses mediasi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Mataram, Budi Wartono, menjelaskan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berselisih telah dilakukan dan menghasilkan kesepakatan damai yang disetujui kedua belah pihak.
“Alhamdulillah, sekitar pukul 11.00 Wita kami bersama Kapolsek Mataram dan Danramil sudah menyelesaikan mediasi akhir. Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai,” ujarnya, Selasa (24/3).
Ia menambahkan, kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh kedua pihak dan disaksikan tokoh masyarakat, pemerintah kelurahan, serta pihak kecamatan. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan tidak ada lagi gesekan atau potensi konflik lanjutan seperti yang sempat beredar di media sosial.
Menurut Budi, informasi yang berkembang di media sosial tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia menegaskan, peristiwa yang terjadi pada Minggu (22/3/2026) tersebut murni merupakan kesalahpahaman personal antara dua pemuda dan tidak melibatkan kelompok masyarakat atau membawa nama wilayah.
“Ini hanya kesalahpahaman antara anak muda dengan anak muda. Tidak ada keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, atau membawa nama lingkungan seperti yang ramai diberitakan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, insiden bermula dari senggolan di jalan yang kemudian memicu cekcok hingga terjadi kontak fisik. Namun, situasi tersebut segera ditangani oleh tokoh setempat dan aparat, sehingga tidak meluas menjadi konflik yang lebih besar.
Budi yang juga menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menyebutkan, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, turut memfasilitasi proses perdamaian bersama Kapolresta Mataram. Melalui mediasi tersebut, kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa melanjutkan ke ranah hukum.
Pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena dapat memicu kesalahpahaman dan mengganggu situasi yang sudah kondusif.
“Kami berharap masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta. Kemarin kami juga langsung membuat rilis untuk meluruskan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kegaduhan,” pungkasnya. (pan)
