Mataram (suarantb.com) – Ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di kawasan penghasil minyak, yakni di kawasan Timur Tengah membayangi stabilitas pasokan energi dunia. Di tengah ancaman kelangkaan BBM ini, peralihan ke kendaraan listrik bisa menjadi solusi alternatif bagi masyarakat.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, menegaskan penggunaan kendaraan listrik merupakan solusi konkret untuk meminimalisasi ketergantungan pada BBM. Langkah ini telah dimulai secara internal oleh Pemprov NTB melalui pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional Kepala OPD.
Kebijakan ini diambil untuk memberikan contoh nyata sekaligus mematahkan stigma di masyarakat bahwa kendaraan listrik selalu identik dengan harga yang mahal.
“Kemungkinan ke depan kalau dengan situasi global yang tidak stabil, geopolitik yang terus bersambung di lokasi-lokasi penghasil BBM, ini bisa jadi alternatif yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat terutama ke depannya. Dan, Pak Gubernur sudah memberikan contoh kepada kami,” ujar Samsudin kepada Suara NTB, Rabu (25/3/2026).
Selain faktor ketahanan energi, kendaraan listrik menawarkan beberapa keunggulan di antaranya, pengurangan emisi gas rumah kaca dan efisiensi biaya operasional. Berbeda dengan kendaraan konvensional yang menghasilkan polusi karbon, kendaraan listrik diklaim jauh lebih ramah lingkungan dan hemat perawatan.
Berdasarkan pengalaman pribadinya, Samsudin mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam pemeliharaan antara mobil listrik dan mobil konvensional.
“Biaya perawatan enggak ada, tidak ganti oli, tidak ganti spare part, tidak ganti segala macam kaitan dengan perawatan kendaraan enggak ada, ini murni hanya bagaimana baterai jangan sampai habis,” jelasnya.
Untuk mendukung ekosistem ini, Dinas ESDM NTB berencana memperluas jaringan infrastruktur pendukung. Bekerja sama dengan PT PLN Wilayah NTB, penambahan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) kini tengah dipetakan.
Saat ini, titik pengisian daya di NTB masih terbatas pada lokasi tertentu seperti Kantor ESDM NTB, Dinas Perhubungan, Kantor Gubernur, dan Lombok Epicentrum Mall (LEM). “Ke depan itu (SPKLU) akan kita perbanyak,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB Jamaluddin. Diakuinya, kebijakan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal yang menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pejabat eselon II merupakan langkah tepat. Terlebih kondisi global yang sedang dihadapkan dengan perang di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel berpengaruh besar terhadap penggunaan BBM.
Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB ini mengakui tidak harus antre lama mengisi bahan bakar di SPBU. ‘’Cukup kita melakukan pengisian di rumah, sudah bisa kita bawa kendaraan dinasnya. Tapi kalau tidak cukup kekuatan listrik di rumah, kita bawa ke SPKLU,’’ ujarnya.
Meski demikian pihaknya mengharapkan PLN bisa menambah SPKLU, karena SPKLU yang ada di NTB masih terbatas, sehingga ketika melakukan kunjungan ke luar Kota Mataram, kendaraan listrik bisa mengisi daya di SPKLU tersebut. ‘’Tapi saya yakin dengan kendaraan listrik yang ada sekarang, sekali mengisi masih bisa menjangkau Pulau Lombok,’’ tambahnya. (sib)
