Selong (Suara NTB) – Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diharapkan tidak menjadi pesaing bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah lebih dahulu eksis. Sebaliknya, kedua entitas ekonomi desa ini justru diharapkan dapat bersinergi untuk saling menguntungkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lombok Timur, Hambali, menjawab Suara NTB, Senin (23/3/2026) lalu mengungkapkan bahwa saat ini BUMDes di wilayahnya telah memiliki modal yang cukup besar, berkisar antara Rp280 juta hingga Rp300 juta per desa. Sementara itu, KDMP yang sedang disiapkan gerainya juga memiliki prospek bisnis yang besar ke depan.
“Nanti bukan dia bersaing, tapi bisa berdampingan. Misalnya, BUMDes sebagai penghasil, seperti kandang ayam, nanti hasilnya bisa dimasukkan ke Koperasi Merah Putih untuk disalurkan ke dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di daerah timur yang membutuhkan telur,” jelas Hambali saat ditemui baru-baru ini.
Ia mencontohkan, banyak desa yang sudah mulai bergerak membuat kandang ayam petelur. Sinergi ini diharapkan bisa menciptakan ekosistem yang saling membutuhkan antara penghasil (BUMDe) dan penyalur (KDKMP). “Kerja sama itu saling membutuhkan,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai peran Dinas PMD dalam pengembangan Koperasi Merah Putih, Hambali menjelaskan bahwa pihaknya lebih berfokus pada fungsi fasilitasi dan penyelesaian masalah, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan lahan.
“Keterlibatan kita di sini adalah menyelesaikan masalah. Sementara ini, kendala utama di beberapa desa adalah terkait lahan. Ada yang belum clear karena masalah luasan, penimbunan, atau ketiadaan tanah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peran dinas bukan untuk menggenjot pembangunan secara teknis karena hal tersebut ditangani oleh lembaga lain, melainkan mencari solusi jika terjadi kendala di lapangan, seperti tidak adanya tempat untuk pembangunan koperasi. Hal ini akan menjadi catatan evaluasi ke depan.
Hambali merinci, untuk tahap pertama, pembangunan KDMP akan difokuskan pada desa-desa yang lahannya sudah siap dan clear. Untuk tahap kedua nanti akan dievaluasi desa-desa yang mengalami kendala, dengan kemungkinan solusi seperti pembangunan lantai dua, tentunya dengan regulasi yang berlaku.
Dari total 254 desa dan kelurahan yang sudah masuk dalam portal, sekitar 70 desa saat ini sudah dalam proses pembangunan. Sisanya masih menghadapi beragam permasalahan, mulai dari lahan yang membutuhkan penimbunan hingga faktor lainnya.
“Karena Lombok Timur desanya paling banyak, jadi variasi permasalahannya juga bermacam-macam,” kata Hambali.
Soal permodalan, Hambali memastikan bahwa kendala tersebut tidak lagi menjadi hambatan. Dana bantuan untuk masing-masing desa telah ditransfer ke rekening BUMDes. Pemberian modal ini didasarkan pada proposal usaha yang diajukan oleh BUMDes setempat.
“Alhamdulillah, kendala modal sudah tidak ada karena sudah ditransfer. Tinggal pengelolaannya di situ, apakah sesuai dengan rencana atau tidak,” demikian pungkasnya. (rus)
