Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, mencatat sebanyak 1.200 ruang kelas di tingkat Sekolah Dasar (SD) berada dalam kondisi cukup memprihatinkan. Kondisi tersebut butuh perhatian khusus.
“Kalau kita lihat di Dapodik itu sekitar 1.200 ruang kelas yang butuh perhatian baik rusak ringan, sedang, hingga berat dan kami sudah mengusulkan ke pemerintah untuk penanganan lebih lanjut,” kata Kadis Dikbud Sumbawa melalui Kabid SD, Mohammad Husnul Alwan, kepada Suara NTB, Rabu (25/3/2026).
Ia melanjutkan berdasarkan data jumlah keseluruhan ruang kelas SD sekitar 3.000 ruangan dan yang membutuhkan penanganan sebanyak 1.200 ruangan. Di tahun 2026, pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 3.000 ruang kelas SD ke Kemendikdasmen untuk dilakukan rehabilitasi.
“Kami sudah usulkan semua, tetapi yang layak untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut hanya 80 sekolah saja dan saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” ucapnya.
Ia meyakinkan, tidak hanya perbaikan ruang kelasnya saja, 1.200 ruang kelas tersebut juga sangat membutuhkan sarana dan prasarana penunjangnya. Sebab masing-masing sekolah memiliki lima rombongan belajar (Rombel) atau ruang kelas dan yang tersedia saat ini masih sangat minim.
“Karena ruang kelas kita yang layak sangat terbatas termasuk sarana penunjang lainnya sehingga ada beberapa sekolah yang menyekat ruang kelasnya,” ujarnya.
Ia melanjutkan, terkait kondisi tersebut pemerintah terus berupaya untuk mencari anggaran untuk melakukan revitalisasi dan rehabilitasi. Hal itu dilakukan mengingat kebutuhan anggarannya cukup besar di tengah kondisi APBD Sumbawa yang terpangkas Rp558 miliar.
“Kita sangat membutuhkan anggaran yang besar, tentu dengan kondisi sekarang (anggaran terpangkas) maka kami akan mencoba mencari anggaran ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Pemerintah pun saat ini sudah mengusulkan proposal ke Kementerian terkait dengan harapan bisa diintervensi melalui anggaran pusat. Apalagi sekarang ini penganggaran untuk rehabilitasi dan revitalisasi sekolah berada di Pusat.
“Kami sudah mengusulkan proposal ke pemerintah pusat dengan harapan bisa menjadi atensi untuk ditangani. Apalagi saat ini tidak ada anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan,” tukasnya. (ils)
