Mataram (Suarantb.com) – Kepala Ditjen Perbendaharaan NTB, Ratih Hafsari, mengungkapkan bahwa, kinerja fiskal di Provinsi NTB hingga akhir Februari 2026 menunjukkan tren positif.
Realisasi pendapatan negara di NTB mencapai Rp630,14 miliar atau 11,26 persen dari target APBN. Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp4,02 triliun atau 17,75 persen dari total pagu.
“Capaian ini mencerminkan peran APBN dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah,” ujar Ratih, Rabu, 25 Maret 2025.
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp389,04 miliar atau tumbuh 15,01 persen secara tahunan (year-on-year). Kinerja ini ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp152,17 miliar serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp156,15 miliar.
Meski demikian, terdapat beberapa komponen yang mengalami kontraksi, terutama pada PPh yang turun 33,45 persen secara tahunan. Hal ini dipengaruhi kebijakan pemusatan wajib pajak cabang ke pusat serta belum adanya pemindahbukuan dari deposit pajak. Di sisi lain, PPN dan PPnBM justru tumbuh signifikan hingga 87,13 persen, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan.
Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp54,83 miliar atau 5,66 persen dari target. Pertumbuhan positif terjadi pada bea keluar yang melonjak 161,39 persen akibat relaksasi ekspor konsentrat tembaga, serta cukai yang tumbuh 11,19 persen didorong peningkatan produksi hasil tembakau. Namun, bea masuk mengalami kontraksi 31,73 persen akibat penurunan impor bahan baku dan barang modal.
Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp186,27 miliar atau 25,66 persen dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tumbuh 2,36 persen, terutama dari layanan pendidikan dan rumah sakit. Adapun PNBP lainnya meningkat 3,84 persen, ditopang antara lain oleh pendapatan pengganti tindak pidana korupsi, layanan paspor, dan penerbitan BPKB.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp787,6 miliar atau 9,97 persen. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor strategis, seperti pendidikan Rp169,99 miliar, sektor ekonomi Rp116,36 miliar, sektor agama Rp42,67 miliar, serta kesehatan Rp37,82 miliar.
Di samping itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp3,23 triliun atau 21,90 persen dari pagu. Dana tersebut meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp41,38 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp914,33 miliar, termasuk di dalamnya Rp273,25 miliar untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru.
Ratif menegaskan bahwa penyaluran belanja negara yang cukup progresif di awal tahun ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia berharap tren positif ini terus berlanjut sehingga mampu memperkuat pemulihan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. (bul)
