Giri Menang (Suara NTB) – Pelayanan di RSUD Tripat Lombok Barat (Lobar) menuai sorotan, lantaran dinilai memburuk diduga karena pengurangan jumlah tenaga atau pegawai di rumah sakit tersebut. Sebelum kebijakan perumahan pegawai, pelayanan pada bagian yang vital justru jauh lebih baik kendati masih belum maksimal.
Untuk itu, kalangan DPRD Lobar mendesak agar RSUD Tripat merekrut kembali pegawai secara profesional dan dibutuhkan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Dr. Syamsuariansyah mengatakan bahwa pihaknya telah turun Sidak pelayanan di RSUD pada hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran Rabu (25/3/2026).
Hasil Sidaknya bersama anggota komisi IV Azalea Annisa Rengganis tersebut, pihaknya menemukan sejumlah pelayanan justru semakin kurang bagus. “Saya tidak tahu apakah ini karena dampak libur lebaran atau kondisi baru. Yang pasti bahwa hasil analisis saya, setelah melihat keadaan tadi, justru lebih memburuk dari jumlah tenaga kesehatan di RSUD Gerung (dampak setelah pengurangan SDM, red),” tegasnya.
Ia mencontohkan hasil sidak bagian pelayanan penerimaan pasien rawat jalan, membeludak pada saat pendaftaran pasien. Dulu, di bagian ini ada petugas khusus yang melayani, tetapi karena dirumahkan akhirnya mereka berhenti dan yang bekerja adaalah satpam.
Kemudian, pada bagian Farmasi, ketika pegawai masih komplet atau belum dirumahkan pun, pelayanan dianggap masih kurang. Kembali diperparah setelah dilakukan pengurangan pegawai, dari hasil wawancaranya ternyata pelayanan tambah menurun.
Ada juga keluhan masyarakat terkait lama antrean tindakan operasi di RS. “Dan ternyata, tenaga anastesi di RSUD Tripat termasuk dirumahkan. Ini menjadi kendala pelayanan,” tegasnya.
Ketua fraksi Perindo itu mengingatkan dampak pengurangan tenaga seperti pada bagian anastesi, otomatis daftar antrean operasi menjadi tinggi. “Dan jangan ambil risiko dengan keselamatan pasien,” imbuhnya.
Jika ini dibiarkan maka tentu Pemkab ambil risiko terhadap keselamatan manusia, karena kebijakan yang dilakukan terlalu kaku. Padahal menurutnya, BLUD boleh merekrut tenaga kesehatan sendiri tanpa harus ketergantungan dari Pemkab. “Kalau BLUD berikan kewenangan khusus pada mereka untuk mengelola,” tegasnya.
Sehingga ia di komisi IV menyayangkan banyaknya tenaga kesehatan yang mendesak digunakan oleh RSUD justru dirumahkan. “Oleh karena itu saya mendesak supaya RSUD Tripat merekrut tenaga kesehatan dan administrasi yang dibutuhkan pada pelayanan vital,” tegasnya.
Ia meminta kepada RSUD dalam proses perekrutan tenaga ini harus betul-betul profesional. Dan ia juga minta pada manajemen RSUD agar tenaga yang berpengalaman bekerja direkrut kembali, daripada merekrut yang baru.
Sebab menurutnya tidak adil, Pemkab selalu bicara kinerja, sementara pihak RS sendiri pasti memiliki Indeks Performa dari karyawan yang dirumahkan. “Kalau misalnya indeks performa dari karyawan yang dirumahkan ini bagus, untuk apa cari karyawan baru? Dan kalau dia punya performa yang bagus, tidak ada alasan Pemkab merumahkan mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubag Humas RSUD Tripat Gerung Ns. Baiq Dewi Septemi Abdiana, S.Kep., membantah terkait pelayanan RSUD yang dinilai memburuk pada beberapa bagian dampak dari pengurangan SDM. “Tidak ada hubungannya dengan pengurangan SDM, kalau kami lebih melihat karena baru masuk ini,” imbuhnya.
Terkait beberapa pelayanan vital dipengaruhi oleh perumahan karyawan, menurutnya memang hal ini menjadi perhatian pihaknya melalui proses rekrutmen. Yang jelas proses rekrutmen dilalukan terbuka dan transparan, serta profesional.
Terkait pelayanan operasi yang dikeluhkan, ada yang sifatnya direncanakan atau dijadwalkan, tetapi yang sifatnya mendesak itu dikerjakan semua pada hari libur. Begitu pula untuk kebutuhan obat pada bagian farmasi bagi pasien yang membutuhkan di saat hari libur lebaran, diberitahu oleh petugas farmasi boleh datang mengambil obatnya ke farmasi. Pihak manajemen pun memantau pelayanan di RSUD. (her)
