Giri Menang (Suara NTB) – Hingga triwulan I (Januari-Maret) 2026, Dana Desa atau DD di Lombok Barat (Lobar) belum juga cair. Kendalanya, update Sistem Keuangan Desa (Siskudes) dan server aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) mengalami gangguan. Akibat belum cairnya DD ini, program semua desa di Lobar pun mandek.
Kondisi ini dikeluhkan oleh desa, lantaran tak ada program yang berjalan. Seperti diungkapkan Sekretaris Desa Bengkel, Rohayani saat dikonfirmasi media Rabu (25/3/2026) mengatakan bahwa sampai hari ini belum ada informasi terkait pencairan atau penyaluran DD. “Ini bahkan baru dikirimkan ini versi-versi terkait masalah Siskudes, harus disesuaikan lagi,” kata dia.
Untungnya kata dia, masih bisa dilakukan ekspor dan impor data Siskudes, sehingga tidak mengulang dari awal untuk input atau mengisi, dan tinggal dialihkan ke versi terbaru yaitu 009.
Terkait persyaratan pencairan DD, pihaknya telah melengkapi. Seperti yang diminta OMSPAN tahun 2025, realisasi tahun 2025, APBDes 2026, LPPD tahun 2025, dan RKP tahun 2026. “Dari semua persyaratan itu alhamdulillah kami sudah selesai, kami sudah bawa ke Kecamatan dan Kabupaten, cuma mungkin apa kendala di pusat kami belum tahu, sehingga belum mengirim dana ke masing-masing RKD (Rekening Kas Desa),” kata dia.
Sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi dari Pemkab dalam hal ini OPD soal penyebab keterlambatan ini. Diakui penyaluran dana desa ini molor sekali dibanding tahun lalu. Tahun lalu, dana desa sudah disalurkan pada awal bulan Februari. Dan pada April desa mengajukan untuk tahap II. Namun, untuk tahun ini, belum ada informasi dari dinas terkait soal ini. Sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), sudah disalurkan pada awal tahun ini untuk pembayaran gaji atau Siltap.
Akibat belum dicairkan dana desa ini, semua progam desa pun belum dimulai. “Progam apa mau jalan, ya belum kami mulai jadinya,” ujarnya.
Terlebih dana desa tahun ini dipangkas sangat signifikan, tersisa Rp375 juta dari Rp1,5 miliar lebih. Sedangkan ADD mencapai 690 Juta lebih. Kondisi ini membuat desa kebingungan.
Sementara itu, Kepala Desa Bengkel H. M. Idrus mengatakan, kondisi keuangan desa akibat pemangkasan DD ini sangat minim. Sehingga berdampak pada program desa. Sementara program Pemkab Rp1 miliar per desa sendiri tidak dimulai tahun ini. “Karena untuk program Rp1 miliar per desa itu untuk tahun 2027, tahun ini belum,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas PMD Lobar, Maryuki mengakui dana desa belum dicairkan pusat. Penyebab belum cairnya bukan kesalahan di Pemkab, namun lebih pada teknis di pusat yakni pada aplikasi OMSPAN yang mengalami gangguan.
Lebih lanjut dikatakan, walaupun syarat telah dipenuhi desa tetapi kalau aplikasi OMSPAN terganggu, maka tentu tidak bisa diunggah. Kendalanya bukan ada di Pemda, sebab sepanjang berkas itu masuk, pihaknya mengajukan untuk pencairan.
Sesuai alur, pada saat desa mengajukan syarat, kemudian dicek kelengkapannya oleh Dinas PMD. Kalau sudah lengkap semua persyaratan, barulah diusulkan ke BKAD Lobar. Selanjutnya dari BKAD nanti melanjutkan ke KPPN, untuk verifikasi terakhir. “Kalau sudah, nanti dia unggah ke aplikasi, yang unggah BPKAD. Kalau servernya ada gangguan kita tidak bisa berbuat banyak karena itu di pusat,” pungkasnya.
Diakui, keterlambatan pencairan DD ini membuat program desa mandek, sehingga pihaknya pun berupaya mempercepat. Terkait kendala perubahan aplikasi Siskudes, menurutnya bukan berubah namun update aplikasi. Sehingga kata dia, tidak menjadi masalah pada pencairan dana desa. (her)
