PEMERINTAH Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Kenaikan mencapai 201 orang tersebut dipicu oleh perubahan kategori desil dalam data kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Perum Bulog NTB, jumlah penerima bantuan cadangan pangan untuk alokasi Februari–Maret 2026 di Kelurahan Dasan Cermen tercatat sebanyak 807 KPM. Angka ini meningkat dibandingkan periode Oktober–November 2025 yang hanya sebanyak 606 KPM.
Lurah Dasan Cermen, Sri Sulistiowati, menjelaskan bahwa peningkatan tersebut merupakan dampak dari penyesuaian data desil yang kini lebih mengacu pada kondisi riil masyarakat di lapangan. Proses verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Misalnya, ada masyarakat yang sebelumnya masuk desil 6 sampai 10, tetapi setelah dicek ternyata memang layak menerima bantuan,” ujarnya, Kamis 26 Maret.
Meski demikian, ia mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Beberapa warga yang secara ekonomi tergolong mampu justru masih tercatat dalam desil rendah, seperti desil 3 hingga 5, dan tidak melaporkan perubahan kondisi ekonominya.
Menurut Sulis, sapaan akrabnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Di satu sisi, ada warga yang seharusnya menerima bantuan baru terakomodasi setelah perubahan data, sementara di sisi lain masih terdapat penerima yang sebenarnya sudah tidak layak.
Ia menambahkan, tren pengajuan perubahan data di tingkat kelurahan selama ini didominasi oleh masyarakat yang ingin turun ke kategori desil lebih rendah agar dapat masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Yang datang mengajukan perubahan umumnya dari desil tinggi ke desil lebih rendah, seperti dari 6 ke 5 atau 4. Sementara yang mengajukan naik ke desil lebih tinggi hampir tidak ada,” jelasnya.
Sulis menegaskan bahwa penentuan kategori desil sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah kelurahan hanya berperan dalam memfasilitasi usulan serta melakukan verifikasi di tingkat lapangan.
Untuk itu, pihaknya terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih jujur dalam melaporkan kondisi ekonomi. Warga yang dinilai sudah mampu secara finansial diimbau untuk secara sukarela melaporkan perubahan statusnya agar data dapat diperbarui.
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran serta dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, validitas data juga menjadi kunci dalam perencanaan kebijakan kesejahteraan di tingkat daerah.
“Tujuannya agar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terukur dengan baik dan bantuan benar-benar diberikan kepada yang berhak,” pungkasnya. (pan)
