Tanjung (Suara NTB) – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) berkomitmen membangun sektor pertanian (perkebunan) melalui budi daya kurma. Sebagai tindak lanjut pascapeluncuran “Kurma KLU Mendunia” beberapa waktu lalu,
Pemda KLU berupaya mewujudkannya dengan membuat peta jalan atau roadmap pengembangan budi daya melibatkan akademisi, lembaga Pemerintah (BRIN/Brida), maupun asosiasi kurma KLU.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi, S.Pt., Kamis (26/3/2026) mengungkapkan, pengembangan budidaya kurma di masyarakat akan dilakukan secara terukur untuk output yang optimal. Terlebih dahulu, Pemda akan menyusun roadmap, dilanjutkan dengan lobi anggaran kepada pemerintah pusat.
“Deklarasi kurma Lombok Utara mendunia merupakan bentuk komitmen serius pemerintah daerah, bukan sekadar wacana. Kita ingin Lombok Utara benar-benar menjadi Kabupaten Kurma,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Dinas Ketahanan Pangan akan menyusun perencanaan pengembangan secara bertahap sehingga budidaya kurma melibatkan masyarakat secara inklusif. Dokumen ini nantinya menjadi fondasi utama dalam pengembangan kurma berkelanjutan. Dalam proses implementasi lapangan dilakukan secara sistematis, mulai dari aspek pembibitan, penanaman dan budidaya hingga pemasaran.
Dalam penyusunan dokumen perencanaan, pihaknya akan dibantu oleh akademisi, Universitas Indonesia (UI). Pasalnya, sejumlah akademisi dari UI, Universitas Brawijaya (Unibraw) sudah berkolaborasi dengan BRIN dan Brida NTB dalam proses budi daya kurma Pola Nyakap yang dikembangkan oleh Asosiasi Kurma-Ukhuwah Datu Nusantara Lombok Utara.
“Universitas Indonesia (UI) telah menyatakan kesediaannya membantu menyusun perencanaan. Kita sudah bersurat dan mereka merespons positif,” ungkapnya.
Pengembangan Kurma Lombok Utara, tambah Tresnahadi, tidak dilakukan secara coba-coba melainkan melalui kajian ilmiah disertai pendampingan teknis baik teknologi pertanian, maupun sumberdaya pendukung lainnya. Menurut dia, mewujudkan cita-cita besar tersebut tak dapat dilakukan sendiri oleh Pemda Lombok Utara.
Di sisi lain, Tresnahadi menilai potensi kawasan pertanian budidaya Kurma di Lombok Utara cukup luas. Areal budidaya lebih banyak menyasar lahan kering, dengan potensi budidaya sementara mencapai sekitar 9.000 hektare.
“Kita masih menghadapi tantangan klasik, yaitu keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Oleh karena itu, kita perlu menindaklanjuti dengan lobi-lobi anggaran di Kementerian. Pak Menteri Haji dan Umrah pernah datang langsung ke lahan kurma di Jogil. Beliau mengapresiasi dan menyatakan siap mendukung,” pungkas Tresnahadi. (ari)
