Mataram (Suara NTB) – Sinyal pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 semakin kuat setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini mengonfirmasi pemerintah harus segera merekrut pegawai baru untuk menggantikan sekitar 160.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki batas usia pensiun (BUP) tahun 2025 dan 2026.
Adanya sinyal ini, Pemprov NTB melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengatakan saat ini pihaknya mulai melakukan pemetaan formasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Di samping itu, kondisi anggaran juga menjadi perhitungan, sebab saat ini belanja pegawai NTB menyentuh batas maksimal yaitu mencapai 33 persen lebih.
“Beberapa ketentuan ya, misalnya ketentuan berkait dengan belanja aparatur yang maksimal 30 persen, berarti kita harus zero growth untuk itu,” ujarnya.
Meski demikian, di tahun 2026 nanti, akan ada sekitar 545 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB yang memasuki BUP. Kemungkinan besar, ujarnya, Pemprov NTB akan membuka formasi sejumlah tersebut.
“Kita harus hitung juga apakah 545 ini, terus harus juga kita bertanya ke BKAD, pada saat ini sudah berapa persen kita belanja aparaturnya. Kalau kemudian lebih dari 30 persen, maka kita harus tanya dulu seperti apa kekuatan dana,” lanjutnya.
Dengan belanja pegawai yang lebih dari 30 persen bahkan NTB terancam mendapat sanksi pusat, Tri mengaku banyak kemungkinan-kemungkinan pembukaan rekrutmen CPNS NTB. Bisa di bawah 500 formasi, bisa juga nihil. Semua bergantung pada kondisi keuangan daerah. Adapun jika 545 orang tersebut merupakan ASN dengan posisi strategis, otomatis daerah akan tetap membuka rekrutmen.
Selain itu, Pemprov NTB juga akan melakukan evaluasi terhadap formasi yang sebelumnya tidak terisi. Posisi dengan kualifikasi terlalu tinggi dinilai perlu disesuaikan agar lebih realistis dan dapat terpenuhi.
“Kalau sebelumnya membutuhkan dokter subspesialis dan tidak terisi, mungkin ke depan bisa diturunkan menjadi spesialis atau bahkan dokter umum, agar kebutuhan layanan tetap terpenuhi,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya telah direkrut sebanyak 9.411 orang. Jumlah ini dinilai cukup signifikan dan harus diperhitungkan dalam perencanaan kebutuhan ASN ke depan.
Hingga saat ini, jadwal seleksi ASN masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB itu menegaskan langkah utama yang sedang dilakukan adalah pemetaan kebutuhan formasi secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
“Yang kita harus pertimbangkan adalah formasinya dulu. Makanya kita sedang melakukan pemetaan formasi, dengan menghubungi para OPD tertentu, yang kemudian membutuhkan,” pungkasnya. (era)
