Giri Menang (Suara NTB) – Lombok Barat (Lobar) kehilangan miliaran rupiah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perizinan dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITMB). Sesuai ketentuan, retribusi tersebut tidak boleh ditarik lagi. Untuk menyiasati pengurangan PAD dampak hilangnya potensi ini, OPD pun pro aktif turun lapangan melakukan pendataan.
Kepala DPMPTSP Lombok Barat, Hery Ramadan mengatakan, realisasi PAD tahun lalu khusus di DPMPTSP mencapai 80 persen dari target Rp3,7 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pusat yang meniadakan retribusi perumahan bersubsidi dari pemerintah pusat. “Ada kebijakan pembebasan retribusi perumahan bersubsidi, karena memang sektor properti yang paling banyak (potensi PAD),” kata Hery, Rabu (25/3/2026).
Pembebasan retribusi perumahan bersubsidi ini juga berpengaruh terhadap target PAD yang dipatok tahun ini. Dibanding tahun lalu sebesar Rp3,7 miliar, terkoreksi hingga Rp1,7 miliar menjadi Rp2 miliar. Diperkirakan, jumlah PAD yang hilang akibat pembebasan retribusi perumahan ini mencapai lebih dari Rp1 miliar. Tahun ini saja, kata dia, banyak dikeluarkan izin untuk perumahan bersubsidi, tetapi retribusi dinolkan.
Menurutnya, kendati pembebasan retribusi perumahan bersubsidi ini berdampak pada penurunan PAD, tetapi tidak mesti bicara mendapatkan PAD. Yang terpenting adanya banyak investasi yang masuk, salah satunya dari perumahan bersubsidi ini bisa memberi dampak ekonomi sosial pada masyarakat. Menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. “Itu yang kita harapkan, karena itu mengurangi biaya pemerintah juga untuk mengurus warga miskin, dan lainnya,” imbuhnya.
Pihaknya mengantisipasi penurunan PAD dampak penghapusan retribusi ini. Salah satunya dengan pro aktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi potensi PAD, baik itu hotel, vila dan jenis lainnya. (her)
