Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa mencatat hingga akhir bulan Maret 2026, stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) khususnya beras tersisa hanya 5 ton dari total pengadaan tahun 2025 sebanyak 15 ton.
“Sisa CBP kita saat ini sekitar 5 ton dan belum termasuk untuk bantuan ke masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di Alas. Sehingga kami usulkan untuk tambahan stok CPP,” kata Sekretaris DKP Sumbawa, Syaihuddin kepada Suara NTB, Jumat (27/3/2026).
Ia mengaku, berdasarkan Rencana Strategis Daerah (Renstra) untuk CPP ditargetkan sebesar 30 ton. Namun yang baru bisa dipenuhi baru sekitar 15 ton sehingga pihaknya mengusulkan tambahan sekitar 10 ton untuk menutupi kebutuhan hingga akhir tahun 2026.
“Tahun ini cukup banyak bencana yang terjadi di awal tahun, makanya CBP banyak kita keluarkan. Kami juga khawatir CBP kita tidak cukup hingga akhir tahun nanti sehingga kita usulkan tambahan,” ujarnya.
Ia pun berharap, tambahan kuota bisa disetujui oleh pemerintah, sehingga kebutuhan hingga akhir tahun bisa terpenuhi. Apalagi potensi terjadinya bencana masih bisa terjadi terutama jelang musim kemarau.
“Rata-rata CBP yang kita keluarkan untuk penanganan dampak banjir, kebakaran, dan angin puting beliung. Kalau untuk bencana-bencana lainnya kami berharap tidak terjadi di Sumbawa,” ucapnya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah telah memiliki sistem khusus untuk kejadian bencana alam. Di mana proses bantuan pangan beras dimulai dari desa yang harus bersurat ke BPBD dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan selanjutnya data dari BPBD menjadi acuan penyaluran bantuan pangan beras untuk bencana alam.
“Pola demikian kami lakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan nantinya terutama penyimpangan beras bantuan, ” tukasnya. (ils)
