Taliwang (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyoroti masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Pernyataan DPRD KSB itu tercermin dalam rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Tahun 2025 pada Jumat (27/3/2026).
Dalam laporannya, Pansus LKPJ Bupati KSB mengakui adanya kenaikan realisasi pendapatan di tahun 2025 sebesar Rp2,881 triliun atau 150,47 persen dari target Rp1,915 triliun. Namun sumbernya kenaikannya masih didominasi oleh transfer keuangan pusat kepada daerah. Di mana berdasarkan data Pansus persentase realisasi pendapatan daerah dari dana pusat mencapai 160,90 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski turut mengalami kenaikan hingga 144,15 persen angkanya nominalnya hanya sebesar Rp231,5 miliar.
“Secara umum kami mengapresiasi capaian peningkatan pendapatan daerah tahun lalu. Namun perlu terus diperhatikan soal sumbernya. Jangan terus mengandalkan dana pusat karena sifatnya tidak pasti,” cetus ketua Pansus LKPJ Bupati, Norvie Aperiansyani saat menyampaikan laporannya.
Pansus dalam laporannya itu turut menyampaikan berbagai persoalan terkait PAD. Seperti masih adanya pajak daerah yang tidak terealisasi sama sekali di tahun lalu. Diantaranya pajak hotel, restoran, hiburan, dan penerangan jalan. Kondisi ini dinilai perlu evaluasi serius oleh pemerintah agar tidak terulang kembali di tahun anggaran berikutnya.
Pada sisi realisasi belanja daerah tahun 2025, Pansus mencatat capaian sebesar Rp2,059 triliun atau 92,09 persen dari target Rp2, 236 triliun. Kondisi itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 84, 26 persen. Sementara pembiayaan daerah terealisasi 100 persen tanpa kendala berarti.
Meski angka-angkanya menunjukkan tren positif, Pansus menilai capaian tersebut harus diikuti dengan penguatan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi PAD, serta perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran ke depannya.
Selain mengulik soal keuangan daerah yang masih banyak menandalkan dana transfer pusat, Pansus LKPJ Bupati juga menyampaikan beragam kritik mengenai pelaksanaan program pemerintah KSB sepanjang tahun 2025 ini. Di sektor pendidikan terkait belum meratanya layanan pendidikan khususnya pemanfaatan program bus sekolah. Di bidang kesehatan soal angka umur harapan hidup yang masih di bawah standar nasional.
Berikutnya soal meningkatnya persoalan sosial seperti kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Di sektor lingkungan terkait pencapaian penanganan dan pengelolaan sampah yang baru mencapai 50,08 persen dari target minimal 60 persen.
Selanjutnya Pansus mengkiritisi soal pemenuhan infrastruktur pendukung kepariwisataan. Di sektor ketenagakerjaan yang kualitas angkatan kerja serta peluang kerja yang masih minim.
“Harapan kami semua catatan kami ini dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang,” imbuh Norvie.(bug)
