Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB kembali menyoroti lambannya pengisi posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang sampai sekarang ini masih dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh). Pasalnya keterlambatan itu dinilai sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan, terutama koordinasi antara eksekutif dengan legislatif.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTB, H. Muzihir berharap agar seluruh proses pengisian jabatan setrategis di lingkup Pemprov NTB dapat segera diselesaikan, mengingat banyak posisi penting yang hingga kini masih kosong.
Diketahui tidak hanya posisi Sekda yang masih belum definitif, tapi banyak jabatan eselon II hingga eselon IV yang juga masih lowong. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja mesin birokrasi Pemprov NTB, khususnya di masing-masing OPD.
Diketahui saat ini sudah diusulkan tiga calon Sekda. DPRD tidak mempersoalkan latar belakang daerah asal calon tersebut. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah kualitas dan kapasitas calon yang bisa memimpin birokrasi.
“Soal orang asli NTB atau dari luar daerah, itu bukan persoalan. Yang penting kualitas. Pak Gubernur tentu lebih memahami dan beliau juga yang akan bertanggung jawab nantinya,” ujarnya.
Akan tetapi sudah beberapa bulan bergulir, sampai dengan saat ini tak kunjung ditetapkan Sekda definitif ini. Ia menilai, keterlambatan ini juga berpotensi menghambat sinergi antara legislatif dan eksekutif, yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk merealisasikan program-program prioritas kepala daerah.
“Ini kan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Sangat penting untuk mengakselerasi program-program Pak Gubernur. Tapi kalau struktur dasar seperti ini belum beres, tentu jadi masalah,” ujar Muzihir pada Kamis (26/3).
Meskipun sejumlah OPD telah dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), kondisi tersebut belum cukup efektif. Sebab, dalam praktiknya, kepala dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masih ragu mengambil langkah strategis.
Salah satu persoalan paling krusial adalah belum terisinya posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Padahal, PPK memiliki peran vital dalam menggerakkan anggaran dan menjalankan program pemerintah.
“PPK ini harus segera diisi di semua dinas dan instansi. Tanpa PPK, anggaran tidak bisa bergerak. Hari ini saja, ketika mau mengeksekusi program, jawabannya selalu sama, belum ada PPK,” katanya.
“Pemprov harus segera menuntaskan ini. Penetapan PPK dan pengisian jabatan kosong harus dipercepat agar roda pemerintahan dan pelayanan publik bisa berjalan maksimal,” sambungnya. (ndi)
