Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Barat (Dinsos PPPA Lobar) mengusulkan 68 ribu warga yang masuk Desil -5 bisa menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan. Dari 68 ribu warga yang diusulkan ini, termasuk juga 47.180 PBI yang dinonaktifkan. Sesuai kewenangan, jaminan kesehatan ini menjadi tangung jawab pemerintah pusat.
Kepala Dinsos PPPA Lombok Barat, Arief Suryawirawan, menegaskan layanan kesehatan bagi masyarakat dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan kendati PBI JKN dinonaktifkan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, bahwa warga yang non-aktif PBI JKN-nya tetap dilayani di Faskes. Hal ini sesuai dengan komitmen dan arahan Bupati jangan sampai ada warga Lobar yang memerlukan pelayanan kesehatan tak terlayani di Faskes.
Arief menyebut, dampak penonaktifan PBI JKN ini tak terlalu berdampak pada penurunan kepesertaan di Lobar. Dari data per Februari 2026 lalu, terdapat peserta aktif PBI JKN mencapai 366 ribu yang ditanggung biayanya oleh pusat. Saat ini pihaknya telah mengambil langkah cepat untuk mengajukan warga yang ada di Desil 1-5 agar masuk menjadi tanggungan pemerintah pusat.
“Kita tengah proses usulan 68 ribu jiwa tambahan PBI JKN ke pusat, itu yang di Desil 1 sampai 5, karena ini memang kewajibannya pusat untuk membiayai,” terangnya.
Namun selama ini, kata dia, pihak Pemkab belum pernah mengusulkan ke Pemerintah Pusat. Ternyata setelah dilihat datanya, terdapat 68 ribu jiwa yang bisa diusulkan tambahan kepesertaan PBI JKN ke pusat. 68 ribu jiwa ini pun masih dalam proses pengecekan oleh pihaknya. Menurutnya butuh perjuangan ekstra ke pusat, kendati ini Pemkab meminta haknya karena menjadi kewajiban pusat.
Pimpinan dalam hal ini Bupati pun bersedia membantu mengawal usulan ini ke pusat. “Ini termasuk yang non aktif, ditambah lagi sekitar 20 ribu jiwa sehingga totalnya 68 ribu,” sebutnya.
Disebutkan 20 ribu jiwa tambahan itu berasal dari Desil 1 hingga 5 yang belum masuk tanggungan PBI JKN pusat. Di mana jumlah total warga di Desil 1-5 mencapai 434 ribu jiwa. Namun, yang ditanggung oleh pusat itu sebanyak 366 ribu warga, sehingga masih ada selisihnya yang perlu juga ditanggung pusat. “Nah ini yang coba kita ajukan ke pusat,” imbuhnya.
Sementara sisa yang belum ditanggung PBI JKN pusat nantinya yang ditanggung oleh pusat. Dengan begitu, jika usulan ini diakomodir maka meringankan beban fiskal daerah yang mencapai puluhan miliar per tahun untuk biaya kesehatan warga. Dengan begitu, anggaran itu bisa diarahkan pada program pembangunan lain yang produktif. (her)
