Praya (Suara NTB) – Pemerintah pusat sejauh ini masih menunda pencairan Dana Desa (DD) bagi 48 desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Pasalnya, desa-desa tersebut sampai memasuki akhir bulan Maret ini belum juga menyelesaikan laporan penggunaan DD tahun 2025 lalu. Karena itu, belum bisa mengajukan usulan pencairan DD ke pemerintah pusat.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng Baiq Murniati, dalam keteranganya, Jumat (27/3/2026). Ia mengatakan dari 142 desa di Loteng sebanyak 94 desa di antaranya menerima transfer DD dari pemerintah pusat. Dengan total mencapai Rp18,1 miliar. Sementara yang masih belum dicairkan sekitar Rp33,8 miliar masih ditahan.
“Total DD untuk Loteng tahun ini mencapai Rp51,9 miliar. Dan, yang sudah disalurkan ke 94 desa sebesar Rp18,1 miliar. Sisanya masih belum dicairkan atau ditahan,” sebut Murniati.
Diakuinya, secara umum proses penyaluran DD di bagi desa-desa di Loteng sudah berjalan lancar tanpa kendala dari sisi teknis maupun sistem. Hanya saja masih ada persoalan keterlambatan pengajuan pencairan oleh beberapa desa, karena desa-desa tersebut belum menyelesaikan laporan tahunan. Dengan begitu, belum bisa mengajukan usulan pencairan DD ke pemerintah pusat.
“Kalau dari sisi jumlah desa yang sudah berhasil menerima penyaluran DD progresnya cukup signifikan mencapai 94 desa. Sementara 48 desa lainnya masih belum tersalurkan,” ujarnya.
Hanya saja kalau dari sisi alokasi DD yang disiapkan oleh pemerintah pusat, jumlah DD yang belum tersalurkan masih cukup besar, lebih dari Rp33 miliar. Namun, hal itu bukan karena persoalan sistem, tapi karena faktor desa itu sendiri yang belum menyelesaikan laporan tahunan penggunaan DD.
Pihaknya pun terus mendorong desa-desa yang belum mendapat penyaluran DD supaya mempercepat penyelesaian laporan desanya. Hal ini agar seluruh desa dapat segera mengakses DD secara merata dan tepat waktu. Dengan penyaluran DD yang optimal dan tepat waktu tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (kir)
