PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp128 miliar untuk 256 desa lebih pada tahap pertama program Desa Berdaya. Untuk mendapatkan anggaran tersebut, setiap desa diberikan persyaratan, salah satunya yaitu harus melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengdes).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan Musrengdes dilakukan oleh desa untuk mengubah angka pendapatan. Setelah proses ini beres, Pemprov akan segera mentransfer anggaran sesuai dengan kebutuhan desa dengan nominal antara Rp300-500 juta.
“Kan kalau untuk anggaran desa berdaya sudah. Makanya kita untuk setahun ini kan 256 desa,” ujarnya, pekan kemarin.
Khusus program desa berdaya tematik, akan diberikan bantuan sebesar Rp300 juta per desa. Bantuan keuangan ini akan diberikan sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Misalnya saja, di Desa Batu Mekar di Lombok Barat akan diberikan bantuan Rp300 juta untuk membangun akses jalan untuk agrobisnis para petani di desa tersebut.
“Di sana terdapat hasil buah durian melimpah. Tetapi kondisi saat ini ternyata pasar duriannya pinggir jalan, bikin macet, jalannya kecil. Hal-hal seperti itu yang harus kita tata. Seperti itu harapan kita program ini,” katanya.
Nelly mengaku, bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma kepada desa. Melainkan melalui verifikasi yang ketat. Desa, lanjutnya harus mampu mengembangkan desa sesuai dengan tema Desa Berdaya dan anggaran yang mereka dapatkan.
“Kami akan panggil dulu kadesnya, nanti baru kemudian kita sosialisasikan. Kemungkinan kita akan eksekusi dulu di awal tahun ini, untuk yang tematik,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, untuk program Desa Berdaya tematik prinsipnya sudah mulai berjalan. Namun, pemerintah masih menunggu umpan balik dari masing-masing kepala desa terkait rencana penggunaan anggaran.
“Nanti kadesnya sebelum membuat proposal, harus betul-betul mempelajari kebutuhan desanya. Untuk pariwisatakah, sampah lingkungankah, atau untuk ketahanan pangankah, nah itu yang harus kita lihat,” sambungnya.
Sementara itu, program desa berdaya transformative, kata dia, lebih kepada transfer aset yang diberikan Pemprov NTB kepada warga miskin ekstrem. Semisal, ada masyarakat membutuhkan program ayam petelur untuk bisa mandiri maka akan diberikan pendampingan membuat usahanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Maka ayam kandang akan diberikan. Kalau dia butuh jala karena dia nelayan, mungkin jala, seperti itu,” terangnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Dukcapil NTB, Lalu Hamdi mengatakan, untuk desa berdaya tematik yang menyasar seluruh desa di NTB, akan diberikan sekitar Rp300 juta uang tunai oleh Pemprov NTB.
Penyaluran anggaran untuk desa berdaya tematik dilakukan secara bertahap. Sampai dengan akhir masa kepemimpinan Iqbal-Dinda pada tahun 2029 mendatang.
“Karena desa berdaya tematik kan ada 1.166 desa/kelurahan. Penyalurannya di tahun pertama sekian, tahun kedua, tahun ketiga sampai 1.166 desa terakomodir semua,” ujarnya, Kamis, 5 Maret 2026 lalu.
Dari anggaran tersebut, desa harus mengembangkan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Hamdi mengaku, telah ada petunjuk teknis yang harus diikuti oleh desa dalam memanfaatkan anggaran senilai Rp300 juta itu.
Dalam implementasinya, Pemprov NTB tetap melakukan pengawasan melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal ini guna memastikan dana yang telah diberikan oleh Pemprov tidak disalahgunakan.
Di samping desa berdaya tematik, Pemprov NTB juga akan menyalurkan Rp500 juta untuk desa berdaya transformative. Yaitu desa dengan kategori miskin ekstrem. Skemanya, Rp300 juta diberikan langsung kepada desa, sementara Rp200 juta dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Permukiman (PUPR-Perkim) untuk membantu melakukan pembangunan. (era)
