Inaq Ang melangkah gontai meninggalkan warung kelontong di kawasan Selong, Senin pagi, 30 Maret 2026. Di tangannya, satu tabung gas elpiji 3 kilogram berwarna hijau terasa berat, bukan hanya karena isinya, tapi juga karena ongkos yang harus ia keluarkan: Rp25 ribu. Padahal, seharusnya gas bersubsidi itu hanya dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18 ribu per tabung.
“INI kenapa sebenarnya gas elpiji ini?” keluh Inaq Ang kepada Suara NTB. Suaranya bergetar mempertanyakan nasib kebutuhan pokok yang semakin sulit dijangkau.
Bagi Inaq Ang, perjuangan mendapatkan gas melon ini sudah seperti drama musiman. Beberapa pekan sebelumnya, saat Idulfitri tiba, ia terpaksa merogoh kocek hingga Rp35 ribu hanya untuk satu tabung. Kini, meski harga sedikit turun, ia tetap harus menyodorkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat pembelian—sebuah prosedur yang menurutnya justru menunjukkan betapa “langka” barang ini di pasaran.
Namun, di balik kegelisahan ibu rumah tangga itu, kabar berbeda datang dari lantai pemerintahan. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, Hadi Fathurrahman, menegaskan bahwa stok elpiji bersubsidi di daerah ini berada dalam kondisi sangat aman.
“Berdasarkan informasi dari pihak Pertamina yang sudah menemui langsung Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, elpiji bersubsidi ini sangat aman. Tidak ada kelangkaan seperti dikhawatirkan,” ujar Hadi.
Klaim tersebut seolah menjadi penegasan bahwa segala sesuatunya terkendali. Tapi di tengah masyarakat, cerita yang berserakan justru menunjukkan gambaran berbeda. Inaq Ang bukan satu-satunya. Banyak warga lain yang mengeluhkan harga melambung, bahkan kesulitan mendapatkan tabung hijau tersebut saat dibutuhkan.
Kesenjangan antara realitas di lapangan dan klaim di atas meja itu menjadi sorotan tajam Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi saat dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah, Senin (30/3). Menurutnya, ada yang tak beres dalam rantai distribusi dan sistem koordinasi.
“Kalau pantauan kita di sekitaran, intinya elpijinya memang tersendat kemarin. Setelah ada sidak dari polisi, itu lancar lagi. Tapi kemarin di seputaran Lebaran itu sulit, malah kita bisa katakan nggak ada ya,” ungkap Amrul dengan nada kecewa.
Ketua Partai Demokrat Lotim ini menduga ada sejumlah faktor yang menyebabkan kelangkaan sesaat itu: mulai dari penimbunan stok oleh oknum tertentu, keterlambatan distribusi, hingga persoalan teknis seperti libur panjang yang tidak diantisipasi.
“Penyebabnya bisa saja ada penimbunan stok, terlambatnya stok keluar, atau masalah libur. Kita tidak tahu persis karena tidak menelusuri ke sumbernya,” lanjutnya.
Namun yang lebih menyita perhatian Amrul adalah soal koordinasi yang putus di tengah jalan. Bagaimana mungkin, di tingkat atas semua dilaporkan lancar, sementara warga di bawah justru berteriak kelangkaan?
Koordinasi yang Terputus
Menurut Among, panggilan akrab Amrul Jihadi, sudah saatnya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang tersebar di setiap desa digerakkan lebih maksimal. FKDM, yang seharusnya menjadi mata dan telinga pemerintah di tingkat akar rumput, dinilainya belum berfungsi optimal.
“Seharusnya laporan-laporan seperti itu akan cepat sampai ke pak bupati. Karena banyak anggota FKDM kita, dan itu memang tugasnya memantau masyarakat. Sehingga kalau itu efektif dan interaktif, masalah-masalah seperti ini akan paling cepat diketahui,” tegasnya.
Ia mengkritisi adanya kesenjangan informasi antara eksekutif di tingkat kabupaten dengan kondisi di lapangan.
“Kalau orang atas bilang lancar, berarti mereka nggak tahu informasi di bawah. Justru sebenarnya harus tahu informasi bawah. Kalau mereka bilang laporannya lancar, berarti mereka sebenarnya nggak tahu bahwa ternyata di bawah tidak lancar,” ujar Amrul dengan nada sinis.
Amrul juga menyoroti kinerja tim pengendali inflasi daerah yang dinilainya pasif. Saat harga kebutuhan pokok seperti cabai meroket, tim tersebut justru diam saja. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk pengendalian inflasi tidak sedikit.
“Tim pengendali inflasi, tim TPID segala macam, banyak sekali. Seharusnya kalau semuanya kerja, pasti pak bupati tahu, dan tidak akan ada informasi ‘lancar di atas’ itu,” kritiknya.
Ia mengingatkan bahwa fungsi pengawasan dan pemantauan harus berjalan seiring. Tidak cukup hanya mengandalkan klaim dari distributor atau pernyataan resmi dari dinas teknis.
Perjalanan pulang Inaq Ang dari warung kelontong di Selong hanyalah satu dari ribuan kisah serupa di Lombok Timur. Gas elpiji 3 kg yang seharusnya menjadi penyelamat ekonomi rumah tangga justru menjelma menjadi sumber pusing baru.
“Saya hanya ingin beli gas dengan harga biasa. Tidak perlu mahal, tidak perlu pakai KTP,” ujar Inaq Ang polos.
Sementara itu, di balik meja kerjanya, para pemangku kebijakan masih terus berkoordinasi. Dinas Perdagangan meyakinkan stok aman, Pertamina memastikan distribusi berjalan, dan DPRD terus mendesak perbaikan sistem.
Amrul menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal gas, tapi soal bagaimana pemerintah hadir di tengah warganya.
“Makanya saya komentari, kewaspadaan masyarakat itu harus ditingkatkan. Koordinasi yang tidak lancar itu yang perlu dikritisi dan dibuat lancar kembali,” demikian pungkasnya. (rus)
