Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Sumbawa mengusulkan tiga wilayah untuk pembangunan pos pemadam kebakaran di tahun 2026. Sebab di tiga wilayah tersebut dianggap rawan terjadi bencana kebakaran.
“Tiga titik yang perlu kita bangun pos pemadamnya, yakni titik antara Kecamatan Lape-Lopok, Ropang-Lantung, dan Moyo Hulu. Sehingga penanganan yang dilakukan bisa lebih cepat dan maksimal,” kata Kadis Damkartmat H. Sahabuddin kepada Suara NTB, pekan kemarin.
Ia menyebutkan, pertimbangan utama sehingga pembentukan tiga pos pemadam tersebut sangat penting yakni waktu tempuh ketika ada kejadian. Khusus untuk Kecamatan Lape-Lopok selama ini ditangani dari Markas komando yang berada di Sumbawa dan perbantuan dari pos Plampang dengan jarak tempuh yang cukup jauh.
“Wilayah Lape-Lopok ini penduduknya sangat padat sehingga rawan terjadi bencana kebakaran apalagi topografi wilayahnya cukup panas. Kita butuh pos pemadam yang rencananya akan kita posisikan di Langam,” ucapnya.
Sementara untuk Kecamatan Ropang dan Lantung selama ini ditangani dari Mako di Sumbawa dan Pos Moyo Hilir. Tentu karena jaraknya yang sangat jauh serta kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai sehingga dibutuhkan pos pemadam tersendiri untuk membantu penanganan di dua kecamatan tersebut.
“Kalau untuk Kecamatan Moyo Hulu penduduknya sangat banyak, sehingga harus ada pos pemadam tersendiri karena selama ini dihandel dari Pos Moyo Hilir dan Sumbawa,” ucapnya.
Pihaknya juga berharap agar pemerintah bisa menambah armada beserta personel. Hal tersebut sangat penting karena selama ini di masing-masing pos hanya memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran dan dianggap tidak bisa ter-cover secara maksimal kita ada kejadian.
“Minimal di masing-masing pos yang ada saat ini harus memiliki dua unit mobil pemadam kebakaran. Sehingga penanganan yang akan dilakukan bisa lebih maksimal,” tambahnya.
Disinggung terkait kebutuhan anggaran untuk pembelian tiga unit mobil Damkar di tiga pos yang diusulkan tersebut, Sahabuddin mengaku membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar. Jumlah itu jika di estimasi per unit mobil pemadam kebakaran seharga Rp2 miliar belum termasuk biaya operasional personel.
“Kami berharap anggaran tersebut bisa disetujui sehingga antisipasi hal yang tidak diinginkan di tiga titik tersebut bisa diminimalisir terutama munculnya korban jiwa,” timpalnya.
Secara keseluruhan pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp36 miliar atau sekitar 18 unit yang diperuntukkan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran. Sebab jumlah kendaraan yang dimiliki saat ini hanya 12 unit.
“Mobil Damkar kita miliki saat ini hanya 12 unit dengan kondisi yang sudah tua sehingga kita butuh 18 unit lagi supaya penanganan kebakaran yang kita lakukan bisa maksimal,” jelasnya.
Ia turut merincikan, dengan anggaran tersebut minimal 24 kecamatan memiliki kendaraan Damkar masing-masing sehingga penanganan yang dilakukan bisa lebih optimal. Selain di kecamatan di Markas Komando (Mako) minimal tersedia 5 unit dari yang dimiliki saat ini hanya 4 unit.
“Kalau sudah ada masing-masing kecamatan penanganan yang kita lakukan bisa lebih maksimal, karena jujur saja kami sangat kewalahan ketika terjadi bencana kebakaran,” tukasnya. (ils)
