Mataram (Suara NTB) –
DPRD Kota Mataram menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mataram akhir Tahun Anggaran 2025, sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik, S.Sos., didampingi Wakil Ketua Hj. Istiningsih, S.Ag dan Hj. Baiq Mirdiati.
Dalam pengantarnya, Abdul Malik menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagai implementasi peraturan perundang-undangan sekaligus wujud penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab. “LKPJ ini bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja pembangunan, baik indikator makro maupun mikro, termasuk realisasi visi dan misi daerah dalam RPJMD Kota Mataram 2025–2029,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana dalam pidatonya menyampaikan bahwa LKPJ tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.
Menurutnya, Tahun Anggaran 2025 diwarnai berbagai dinamika, mulai dari ketidakpastian ekonomi global hingga meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan. Selain itu, bencana banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah Kota Mataram turut menjadi ujian ketangguhan pemerintah daerah.
“Dalam situasi tersebut, pemerintah bersama TNI-Polri, perangkat daerah, relawan, dan masyarakat bergerak cepat melakukan evakuasi hingga pemulihan, sehingga dampaknya dapat ditangani dalam waktu relatif singkat,” kata Mohan.
Dari sisi pembangunan, Pemkot Mataram mencatat sejumlah capaian positif. Laju inflasi tahun 2025 berada pada angka 3,21 persen atau dalam kondisi terkendali, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,43 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Di bidang sosial, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 7,78 persen menjadi 5,53 persen. Angka kemiskinan juga menurun menjadi 7,15 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,37 atau masuk kategori sangat tinggi.
Dalam aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan Kota Mataram tahun 2025 mencapai Rp1,982 triliun atau 103,64 persen dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp670,88 miliar. Adapun belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,899 triliun yang difokuskan pada program prioritas dan pelayanan publik.
Selain itu, Pemkot Mataram juga melaksanakan sejumlah program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau berbagai sekolah melalui 52 SPPG, serta pembentukan Koperasi Merah Putih di 50 kelurahan dengan total 1.143 anggota awal.
Atas kinerjanya, Pemerintah Kota Mataram kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut, serta ditetapkan sebagai percontohan Kota Antikorupsi 2025 oleh KPK. Kota Mataram juga mencatat Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,42 dengan kategori “Sangat Baik” serta meraih berbagai penghargaan di bidang inovasi dan keterbukaan informasi.
Meski demikian, Mohan menegaskan bahwa capaian tersebut bukan akhir dari proses pembangunan. Ia menyebut LKPJ sebagai bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Kami memandang pembahasan LKPJ ini sebagai proses pembelajaran bersama. Saran dan masukan DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Rapat paripurna ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Mataram.
Di akhir paripurna, Sekretaris DPRD Kota Mataram, Uun Pujianto membacakan susunan keanggotaan Pansus LKPJ Wali Kota Mataram akhir tahun anggaran 2025 dengan komposisi sebagai berikut :
Ketua : Drs. H. Muhamad Zaini
Wakil ketua : I Wayan Wardana,S.H.
Anggota-anggota : Rino Rinaldi,S.H.
Haris Maulana
Ismul Hidayat,S.I.P.
Irawan Aprianto, S.T.
H. Muhtar,S.H.
I Gusti Bagus Alit Witana,S.E.
I Gde Wiska,S.Pt.
Zia Urrahman,M.Pd.
Muhammad Al Hariri, S.Pd.I.
Ir. I Nengah Sugiartha
H. Abdullah, M.Pd.
Hj. Dian Rachmawati, S.Sos.
Muhibit Tobirin, S.P.
Misban Ratmaji, S.E. (fit/*)
