Selong (Suara NTB) – Tahun 2026 menjadi ujian berat bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim). Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, daerah ini mengalami pemotongan dana perimbangan hingga Rp405 miliar. Angka yang tidak sedikit bagi daerah yang selama ini sangat bergantung pada aliran dana dari pusat.
Faktanya, struktur APBD Lombok Timur selama ini didominasi dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki porsi yang sangat kecil. Namun, di balik keterbatasan itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin—akrab disapa Bupati Iron—memilih jalan lain: mengganti ketergantungan pada dana perimbangan dengan memburu proyek-proyek strategis nasional.
Mengawali kepemimpinan pada 2025, Bupati Iron, sapaan akrab Bupati Lotim, mengakui bahwa dirinya lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta ketimbang turun menyapa masyarakat secara langsung. Bukan tanpa alasan. Ia menggedor sejumlah kementerian dan lembaga, memastikan proyek-proyek strategis nasional di era Presiden Prabowo Subianto hadir di Lombok Timur.
“Awal-awal memang saya lebih sering di Jakarta. Ini pilihan. Kalau hanya di daerah, tidak ada yang bisa kita bawa pulang,” ujar Bupati Iron.
Penilaian sejumlah pihak yang menyebutnya “mata duitan” pun diterima dengan santai. Baginya, lobi intensif dan penyusunan proposal oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah cara nyata membawa pembangunan ke tengah masyarakat.
Segudang Penghargaan, Ada Duitnya Juga
Strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, Lombok Timur meraih berbagai penghargaan bergengsi tingkat nasional. Menariknya, Bupati Iron kerap menolak penghargaan jika tidak disertai dengan insentif finansial yang bisa digunakan untuk pembangunan daerah.
Beberapa penghargaan yang diraih antara lain TPID Award 2025: Juara kategori Kabupaten/Kota Berprestasi wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Kedua, TP2DD Award 2025: Juara terbaik nasional kategori Kabupaten Terbaik untuk percepatan digitalisasi daerah. Ketiga, Inovasi Terbaik Nasional (SMART JKN) di bidang Layanan Kesehatan & Sosial (2025-2026): atas inovasi mempermudah akses layanan BPJS Kesehatan.
Keempat, Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026: Kategori pratama dengan tingkat kepesertaan di atas 99 persen. Kelima, Paritrana Award 2025: Juara tingkat provinsi/nasional atas komitmen perlindungan sosial ketenagakerjaan. Keenam, Penanganan Stunting (2025): Penghargaan nasional atas keberhasilan program Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting
“Penghargaan ini tidak sekadar piala. Ada uang pembinaan yang langsung kami putar untuk pembangunan,” kata Bupati Iron.
Proyek Strategis Nasional Mulai Berlabuh
Hasil lobi intensif mulai terlihat nyata. Sejumlah proyek strategis nasional kini hadir di Lombok Timur. Salah satunya adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Ekas Buana dengan total anggaran Rp23 miliar. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono bahkan datang langsung mengecek fisik bangunan di lokasi.
Tak berhenti di satu titik, Bupati Iron langsung melobi menteri untuk membangun KNMP di empat lokasi lain di Lotim. Ia juga meminta pembangunan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) dan bantuan 10 kapal nelayan. Tanpa pikir panjang, menteri menyetujui.
Tak hanya itu, di kawasan Ekas Buana juga mulai dibangun pusat penelitian rumput laut internasional dan klinik kesehatan internasional khusus nelayan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie datang langsung memulai pembangunannya.
Bupati Iron juga tengah mengupayakan hadirnya Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat di Lotim. Persoalan lahan di Jerowaru dan Pringgabaya disebut sudah tersedia.
MBG: Penggerak Ekonomi di Tengah Efisiensi
Meskipun dana transfer pusat ke kas daerah terpangkas, kebijakan nasional justru menghadirkan program yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat: Makan Bergizi Gratis (MBG). Lombok Timur mencatatkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak se-Nusa Tenggara Barat, mencapai 243 unit yang sudah beroperasi.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyebut kehadiran MBG telah menggerakkan ekonomi daerah. “Pada triwulan IV, pertumbuhan ekonomi Lotim mencapai 6 persen lebih, melampaui rata-rata nasional,” ujarnya.
Geliat ekonomi terasa dari hulu ke hilir. Produk pertanian terserap oleh para supplier dapur MBG, puluhan ribu pekerja mendapat penghasilan layak, dan koperasi desa mulai mengambil peran dalam rantai pasok.
Bahkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, saat berkunjung ke Lotim, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, tetapi penggerak ekonomi utama. Dengan anggaran MBG di NTB mencapai Rp5,7 triliun dan penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.650 orang, program ini menjadi benteng menghadapi ancaman krisis global.
Antara Ketergantungan dan Kemandirian
Di sela kesibukan melobi dan memastikan proyek nasional hadir di daerahnya, Bupati Iron tetap menyadari bahwa kemandirian fiskal adalah tujuan akhir. Pemerintah daerah terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Sistem Evaluasi, Monitoring Pendapatan Asli Daerah (SEMPAD), capaian PAD Lotim telah mencapai 99,45 persen dari target Rp544 miliar.
Namun, capaian itu tidak merata. Komponen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melonjak signifikan, sementara Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) justru merosot.
“Mencapai 100 persen target memang susah. Tapi upaya peningkatan terus kami lakukan. Dana dari PAD nanti bisa kami gunakan membangun daerah tanpa harus tergantung penuh pada pusat,” kata Bupati Iron.
Jalan Tengah di Era Efisiensi
Di tahun kedua kepemimpinannya, Bupati Iron terus berjalan di jalur yang ia pilih: menjadikan Lombok Timur sebagai destinasi proyek-proyek strategis nasional. Penghargaan demi penghargaan, proyek demi proyek, mulai berdatangan. Meski dijuluki “mata duitan”, ia tak ambil pusing. “Yang penting rakyat Lotim merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Pada hari Kamis, tanggal 26 Maret Bupati iron ini mengunjungi Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Selain bicara soal ekonomi, Bupati melobi agar Presiden RI, Prabowo Subianto datang ke Lotim untuk meresmikan sejumlah proyek strategis nasional
Di tengah kebijakan efisiensi yang memangkas dana perimbangan hingga ratusan miliar rupiah, Lombok Timur membuktikan bahwa lobi yang intensif, proposal yang matang, dan keberanian untuk terus “menggedor pintu” kementerian bisa menjadi jalan keluar. Sementara dapur-dapur MBG terus mengepul dan proyek-proyek strategis mulai berdiri, masyarakat Lotim perlahan merasakan bahwa di balik efisiensi, ada peluang yang tak boleh disia-siakan. (rus/*)
