Selong (Suara NTB) – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menutup sementara 105 dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Timur (Lotim) mendapat respons dari Forum Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketua Forum Mitra SPPG MBG BGN Lombok Timur, Muallani, mengakui bahwa banyak pemilik dapur yang lalai dalam mematuhi aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh BGN.
Muallani menjawab Suara NTB, Rabu (1/4/2026), menyatakan kebijakan penutupan sementara ini seharusnya disyukuri sebagai bentuk kontrol yang ketat dari BGN terhadap jalannya program prioritas nasional tersebut.
“Saya sebagai ketua forum memberikan apresiasi yang baik. Kebijakan ini supaya mitra-mitra dapur segera berbenah diri. Artinya dari BGN mengharapkan bahwa mitra dapur ini segera buat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), segera urus izin dan sertifikasi halal,” ujar Muallani.
Penutupan 105 dapur MBG di Lotim dilakukan setelah BGN menerbitkan surat edaran terkait kepatuhan mitra. Menurut Muallani, sebenarnya pihak BGN sudah berulang kali mengingatkan para mitra melalui zoom meeting maupun surat edaran sebelumnya. Namun, masih ada kelalaian yang terjadi, terutama terkait pemenuhan infrastruktur dan administrasi.
“Sebenarnya sudah lama kita diingatkan oleh BGN. Namun, namanya kita juga sebagai mitra, mungkin lengah lah, ada keteledoran lupa. Yang paling prioritas itu IPAL untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Muallani yang juga pengelola dapur MBG ini menyatakan, seluruh dapur hendaknya menyajikan makanan yang higienis, bersih, dan aman dikonsumsi.
Muallani mengakui bahwa penutupan mendadak ini berdampak langsung terhadap penerima manfaat (PM) yang sudah terbiasa menerima MBG setiap hari. Ia mencontohkan, dapur yang terkena suspensi mulai tidak bisa melakukan pendistribusian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
“Bagi PM yang sudah terbiasa menerima, tahu-tahunya tidak menerima lagi. Yang suspensi itu mulai hari ini, besok sudah tidak bisa pendistribusian lagi karena surat edaran dari BGN sudah diterbitkan,” ungkapnya.
Sanksi Lebih Berat Menanti
Menghadapi situasi ini, Muallani mengimbau kepada seluruh mitra dapur, khususnya 105 yang ditutup sementara, untuk tidak risau atau galau. Ia mendorong agar para pengelola segera melengkapi kekurangan, baik berupa dokumen maupun fasilitas fisik seperti IPAL dan sertifikasi kehalalan produk.
“Harus segera tuntas masalahnya. Program prioritas ini supaya sesuai dengan SOP, harus segera. Bila perlu hari ini kerjakan apa yang diminta, kekurangan kita tuntaskan. Koordinasi melalui koordinator wilayah untuk mengupload kekurangan-kekurangan ini,” tegasnya.
Muallani juga mengingatkan bahwa jika mitra tidak segera memperbaiki diri, sanksi yang lebih berat bisa saja diterapkan. “Kalau tidak memperbaiki diri bisa ditutup permanen. Ini standarnya. Kalau kita tidak mematuhi aturan dari BGN, tentunya ada sanksi yang sangat lebih besar lagi,” pungkasnya.
Bagi mitra yang sudah memenuhi kriteria seperti memiliki IPAL dan izin lengkap, Muallank meminta agar tidak risau. Ia meminta agar mereka segera mengkoordinasikan masalah teknis, seperti kesalahan dalam pengunggahan data, dengan petugas SPPG setempat untuk segera diselesaikan.
Kebijakan penutupan sementara ini menjadi peringatan keras bagi seluruh mitra agar lebih serius dalam menjalankan SOP demi menjaga kualitas gizi dan keamanan makanan bagi para penerima manfaat.
Penutupan sementara dapur MBG ini tertuang dalam surat BGN Nomor 1218/D.TWS/03/2026 tetanggaku 31 Maret 2026. Dalam surat yang diteken Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan tertuang sebanyak 302 dapur MBG yang ditutup di NTB. Dari seluruh kabupaten kota se NTB, tercatat Lotim paling banyak dengan 105 unit dapur. Sebagian besar alasan penghentian sementara operasional dapur ini karena masalah IPAL dan SLHS. (rus)
